Berdasarkan penelusuran Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid soal mundurnya Ebrahim Lutfalla dari timnas Bahrain.

Unggahan yang beredar juga tidak menyebut sumber informasi tersebut. 

Di Instagram Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) dan Ebrahim Lutfalla, tidak ada informasi pengunduran diri kiper berusia 32 tahun itu. 

Melalui Instagram resminya, BFA hanya menjelaskan bahwa mereka mendapat ancaman dan serangan dari suporter Indonesia di dunia maya setelah laga pada 10 Oktober 2024.

Menurut BFA, berbagai ancaman dan kata hinaan yang mereka terima di dunia maya dapat memengaruhi keselamatan pemain timnas Bahrain saat bertanding di Jakarta pada 25 Maret 2025. 

BFA pun mengajukan permintaan agar laga tandang melawan Indonesia di Jakarta dipindah ke tempat netral.

Melalui laman resminya, AFC kemudian merespons permintaan BFA untuk memindahkan tempat pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia pada 25 Maret 2025.

AFC mengaku berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan pemain.

Sementara itu diberitakan Kompas.com, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo mengungkapkan, FIFA telah meminta agar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Tanah Air.

Menurut Dito, jika Bahrain tidak bersedia maka Indonesia akan menang walkover (WO).

Narasi yang mengeklaim Ebrahim Lutfalla telah mengajukan pengunduran diri dari timnas Bahrain tidak benar atau hoaks. Sampai saat ini tidak ada informasi valid soal pengunduran diri Ebrahim Lutfalla. 

Asosiasi Sepak Bola Bahrain hanya meminta agar laga tandang melawan Indonesia di Jakarta pada 25 Maret 2025 dipindah ke tempat netral.

Permintaan itu disampaikan ke AFC karena mereka mengaku mendapat ancaman dan serangan dari suporter Indonesia di dunia maya. 

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan atau komentar Luthfi seperti yang beredar pada tangkapan layar artikel.

Dengan metode reverse image search, foto yang dipakai pada artikel serupa dengan yang dipakai pada berita Antara, 12 September 2023.

Artikel tersebut membahas mengenai perbandingan jumlah personel polisi dan penduduk Jateng, ketika masih menjabat sebagai Kapolda.

Ia mengatakan, satu personel polisi yang bertugas di provinsi setempat harus melayani 1.116 orang penduduk.

Tangkapan layar artikel yang beredar kemungkinan besar merupakan hasil suntingan dengan mengubah judul artikel.

Tangkapan layar artikel mengenai Ahmad Luthfi membuat warga Jateng geram merupakan hoaks.

Tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan dengan mengubah judul artikel.

Tidak ada pernyataan Luthfi mengenai arahan partai yang dibandingkan dengan sabda nabi.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada Senin (25/11/2024), peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bramantyo Wikantyoso membantah informasi yang menyebut laron akan tumbuh menjadi rumput teki.

"Laron tumbuh menjadi rumput teki itu tidak benar," kata Bramantyo.

Bramantyo menduga, benda dalam video tersebut adalah tumbuhan atau jamur yang memanfaatkan laron dan serangga mati sebagai sumber nutriennya.

Menurut dia, tumbuhan atau jamur memang bisa memanfaatkan kandungan nitrogen yang ada dalam tubuh serangga, baik saat masih hidup ataupun sudah mati.

"Sehingga tidak benar apabila laron tumbuh menjadi rumput teki. Yang benar, laron tumbuh menjadi ratu dan raja dalam sarang rayap," ujar Bramantyo.

Sementara itu, ahli entomologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hari Purwanto mengatakan, penampakan dalam unggahan terlihat seperti serangga yang terserang jamur.

Menurut Hari, tidak mungkin seekor serangga yang sudah mati termasuk laron akan tumbuh menjadi rumput teki atau tanaman lainnya.

"Menurut teori omne vivum ex vivo, semua kehidupan berasal dari kehidupan. Jadi rumput teki ya berasal dari (benih) rumput teki," kata Hari.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim laron akan tumbuh menjadi rumput teki setelah mati adalah hoaks.

Peneliti BRIN Bramantyo Wikantyoso mengatakan, informasi yang mengatakan laron akan tumbuh menjadi rumput teki adalah tidak benar.

Sementara itu, ahli entomologi UGM Hari Purwanto mengatakan, penampakan dalam unggahan terlihat seperti serangga yang terserang jamur.

Di laman resminya pada 24 November 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melansir bahwa pihaknya melalui Tausiyah Kebangsaan mengeluarkan kriteria calon pemimpin yang harus dipilih pada Pilkada 2024. 

Umat Islam wajib menentukan pilihan kepada calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar makruf nahi mungkar. Kriteria calon pemimpin yang mampu mengemban tugasamar ma'ruf nahi munkaradalah sosok pemimpin yang beriman dan bertakwa. 

Selain itu, pemimpin tersebut memiliki sifat jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh). 

"Mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa," kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani pada Kamis, 21 November 2024 oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. 

MUI menekankan, apabila umat Islam memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, hukumnya haram.

Dokumen Tausiah Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia tersebut diunggah oleh situs MUI Kota Bekasi di sini. Ada 8 poin yang disampaikan dalam dokumen dengan Nomor: Kep-74/DP-MUI/XI/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH. M. Anwar Iskandar pada 21 November 2024 itu.



Pada poin 2 huruf b tertulis terdapat narasi tentang dinasti politik. Berikut teks lengkap poin 2 Tausiah Kebangsaan MUI:

2. Umat Islam yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah berpegangan pada ketentuan:

a. pilihan didasarkan atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

1. Bebas dari suap, (risywah), politik uang (money politics), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Tausiah Kebangsaan MUI secara lengkap disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum MUI Kota Cimahi melalui akun YouTube MUI Cimahi TV di sini. Sejumlah media online nasional juga memuat artikel bersumber dari Tausiah Kebangsaan tersebut di sini, sini dan sini.

Tidak ada fatwa MUI yang menyatakan untuk tidak memilih pemimpin yang didukung oleh mantan Presiden, Joko Widodo. Joko Widodo bukan pimpinan partai yang mendukung salah satu calon pemimpin daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video fatwa MUI untuk tidak memilih pemimpin daerah yang didukung Jokowi adalahkeliru. 

MUI mengeluarkan Tausiah Kebangsaan berupa imbauan agar umat Islam berpegang teguh pada ketentuan memilih didasarkan keimanan, ketakwaan pada Allah, melihat kejujuran, amanah, kompetensi dan integritas.

Umat Islam tidak boleh menerima suap, politik uang dan ikut serta dalam berbuat kecurangan, korupsi, oligarki, dinasti politik dan hal-hal yang terlarang secara syar'i.