Tim Pemeriksa Fakta Mafindo memasukkan kata kunci “amerika serikat larang sertifikat halal di indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Presiden Amerika Donald Trump meminta Indonesia untuk mencabut aturan sertifikat halal”. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “reaksi amerika serikat dengan sertifikasi halal di indonesia” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke beberapa pemberitaan, antara lain:

• Berita detik.com “AS Protes Aturan Jaminan Produk Halal Indonesia Menyulitkan”. Pemberitaan yang tayang Selasa (22/4/2025) itu melaporkan Pemerintah AS menyuarakan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Indonesia. Dalam dokumen Laporan Perkiraan Dagang Nasional 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Maret 2025, AS memaparkan hambatan perdagangan luar negeri yang dihadapi eksportirnya, salah satunya tentang jaminan produk halal.

• Berita tempo.com “Beberapa Sorotan AS Soal Beleid Produk Halal Indonesia: Rumit dan Berbelit”. Pemberitaan yang tayang Kamis (24/4/2025) itu melaporkan bahwa AS menyoroti kebijakan produk halal Indonesia yang dinilai sebagai hambatan perdagangan non-tarif. Protes ini tertuang dalam Foreign Trade Barriers Report 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).

TurnBackHoax lalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa foto Donald Trump yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “Trump Marah-marah Saat Ditanya Wartawan Soal Penyelidikan Pemakzulan”. 

Dari berita yang tayang Rabu (2/10/2019) itu, diketahui konteks asli foto adalah momen Donald Trump saat melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia, Sauli Niinisto di Gedung Putih. Donald Trump sempat bersitegang dengan seorang wartawan ketika menanyakan isu pemakzulan dirinya.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi Pemerintah AS yang membenarkan klaim “AS larang sertifikasi halal di Indonesia, minta aturan dicabut”.

Kesimpulan

Rujukan

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan video berisi klaim “imigran asal Timor Leste meningkat, RI kirim pasukan tambahan ke perbatasan” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Baca juga:Purbaya Nilai Pelemahan Rupiah Anomali, Minta BI Beri Penjelasan

Untuk memastikan temuan tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas sebagai konten buatan AI sebesar 99,9 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa video yang beredar bukan merupakan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi berbasis AI.

Baca juga:Purbaya Bantah Rupiah Loyo Imbas Pergantian Deputi Gubernur BI

Hal ini menunjukkan video tersebut merupakan buatan AI.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan mencari rekaman asli yang memiliki visual serupa. Hasilnya, ditemukan momen yang identik saat Purbaya menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 10 September 2025. Kegiatan tersebut terdokumentasi dalam pemberitaan resmi di situs Kementerian Keuangan RI.

Dalam rapat tersebut, Purbaya memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen.

Berdasarkan dokumentasi resmi rapat tersebut, tidak ditemukan pernyataan Purbaya yang menyebutkan adanya kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang akan dicairkan pada 30 Januari 2026, sebagaimana diklaim dalam video viral. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa narasi yang beredar dalam video tersebut tidak sesuai dengan pernyataan asli dan merupakan hasil manipulasi AI.

Baca juga:Menkeu Purbaya Ungkap Serapan Anggaran MBG Kecepetan

Penelusuran lanjutan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan juga tidak menemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.

Baca juga:Menkeu Purbaya Tak Khawatir Defisit APBN 2025 Nyaris 3 Persen

Melansir pemberitaan TVOne, pemerintah memang telah menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak awal 2024 dan hingga kini menjadi dasar pembayaran pensiun. Namun, tidak terdapat regulasi baru yang mengatur kenaikan tambahan atau rapel pensiunan yang akan dicairkan pada Januari 2026.

Dengan demikian, klaim mengenai kenaikan gaji dan rapel pensiunan sebesar 12 persen yang disebut akan cair pada 30 Januari 2026 tidak didukung oleh bukti dan bersumber dari video hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan.

Dengan demikian, klaim tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan bersifat menyesatkan (falseandmisleading).

=========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri akun TikTok pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki foto profil logo BPJS Kesehatan dan memiliki 1095 pengikut.

Ditemukan juga tautan pada bio profil akun tersebut, yaitu https://daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id/, dengan keterangan tertulis, “untuk cara mengecek kartu KIS BPJS, terdaftar bansos silahkan klik link dibawah.” Pasalnya, akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah. Adapun akun TikTok resmi milik pemerintah yaitu “bpjskesehatan_ri” dengan nama BPJS Kesehatan RI Official, yang memiliki 310,4 ribu pengikut dan sudah centang biru.

Kemudian, Tirto mencoba memeriksa keaslian laman yang diklaim untuk mengecek penerima bantuan PKH bagi pemilik KIS BPJS Kesehatan terdaftar yang tertera pada bio. Analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain daftarsekarang-7720mm-22ooidn.441075.my.id, dibuat pada 15 Januari 2026 dan berlaku selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang dilampirkan pada akun pengunggah. Saat dibuka, muncul peringatan bahwa laman tersebut berbahaya atau dangerous site. “Penyerang di situs yang Anda coba kunjungi mungkin akan memperdayai Anda untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan hal-hal seperti kata sandi, nomor telepon, atau nomor kartu kredit Anda. Chrome sangat menyarankan untuk kembali ke keamanan.”

Namun, tautan tersebut dapat dibuka pada perangkat lain yang memiliki tingkat keamanan rendah. Pengunjung diarahkan pada laman pendaftaran dengan mengisi nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu, pengunjung harus mengisi kode OTP yang dikirimkan pada nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal. Modus penipuan tersebut dilakukan melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Sebagai informasi, bansos KIS BPJS adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Bansos ini ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) agar masyarakat miskin yang terdaftar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Bansos ini berbeda dengan bantuan PKH yang diberikan oleh Kemensos. Adapun bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS utamanya berupa subsidi iuran BPJS Kesehatan gratis (PBI), dimana pemerintah menanggung biaya bulanan peserta agar mendapatkan layanan medis gratis.

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan dapat dengan mudah melihat Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital peserta melalui Mobile JKN. Penerima KIS otomatis terdaftar di DTKS dan bisa menjadi penerima bansos lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan pangan, tergantung tingkat kemiskinannya yang tercatat. Adapun cara mengecek penerima bantuan melalui aplikasi Mobile JKN atau situs cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK/KTP, KTP valid dan terdaftar di DTKS. Tidak dengan menggunakkan nomor Telegram ataupun tautan lain.

Mengutip laman Antara, Kementerian Sosial menyebutkan besaran bantuan PKH yang akan disalurkan mulai Februari 2026, bantuan diberikan dengan kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini mulai dari Rp225 ribu sampai dengan Rp750 ribu. Bansos PKH tidak ada kaitannya dengan pemilik kartu KIS ataupun BPJS Kesehatan.

Senada dengan itu, Tirto dalam artikel “Jadwal Bansos Cair Februari 2026:PKH, BLT, BNPT & Sembako” menyebutkan bahwa bantuan Bansos PKH ditujukan bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lebih rinci, bantuan PKH menyasar ibu hamil/menyusui, anak usia dini, SD/MI atau sederajat, SMP/MTs atau sederajat, dan SMA/MA atau sederajat, anak usia 6-21 tahun, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dengan perkiraan besaran bansos PKH 2026 yang akan diterima KPM per tiga bulan:

Ibu hamil / nifas: Rp750.000Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000Anak SD / sederajat : Rp225.000Anak SMP / sederajat: Rp375.000Anak SMA / sederajat: Rp500.000Lansia (≥60 tahun): Rp600.000Penyandang disabilitas berat: Rp600.000Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000

Baca juga:Jadwal Bansos Cair Februari 2026: PKH, BLT, BPNT, & Sembako

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi pemerintah siapkan bantuan PKH untuk masyarakat pemilik KIS BPJS Kesehatan sebesar Rp3 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan untuk mengecek penerima bansos bukan berasal dari kanal resmi Kemensos ataupun BPJS Kesehatan dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Kementrian Sosial mengkonfirmasi, pencarian bansos mulai disalurkan pada Februari 2026 dengan mengecek data penerima bantuan melalui laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.