Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “uang Rp25.000 bergambar Gus Dur” ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.

Dilansir berita suararembang.com, saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Bank Indonesia mengenai penerbitan uang kertas pecahan Rp25.000 dengan gambar Gus Dur.

Sebelumnya, pada tahun 2020, juga sempat beredar isu serupa mengenai uang pecahan Rp75.000 yang dikabarkan akan menampilkan gambar Gus Dur.

Unggahan berisi narasi ““uang Rp25.000 bergambar Gus Dur” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Yudho Ardi)

Setelah dilakukan penelusuran, klaim bahwa Mie Gacoan ditutup karena makanannya mengandung babi, tidak benar. 

Berdasarkan video asli dari akun TikTok “tangsel.life”, diketahui, unggahan yang dibagikan akun X @ANDALASHUSNI tersebut tayang sejak Kamis (5/1/2023). Terdapat keterangan judul "Satpol PP Kembali Segel Gerai Mi Gacoan di Puspiptek Serpong" dalam unggahan tersebut.
Sumber: TikTok/@tangsel.life

Selanjutnya, kami menelusuri melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci: Mie Gacoan di Puspiptek Serpong disegel. Hasilnya, muncul pemberitaan dari detik.com berjudul “Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi”. Berita tersebut tayang pada 5 Januari 2023, waktu yang yang sama dengan unggahan TikTok akun “tangsel.life.” 

Berdasarkan berita tersebut, gerai Mie Gacoan yang berada di Jalan Raya Puspiptek Raya, Serpong, Tangerang Selatan, disegel karena bermasalah terkait perizinan.

"Iya (karena perizinan) dan perusakan segel kita yang pertama," ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Tangsel Taufik Wahidin, ketika dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023).
Sumber: Hendak Buka, Mie Gacoan Serpong Disegel Satpol PP Lagi | Detik

Dalam penelusuran melalui mesin pencari, juga ditemui sejumlah media mainstream juga telah melakukan pemeriksaan atas narasi serupa, seperti: Liputan6.com (Cek Fakta: Tidak Benar Video Gerai Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi | Liputan6), Tempo.co (Keliru: Restoran Mie Gacoan di Tangerang Selatan Disegel karena Mengandung Minyak Babi pada Februari 2025| Tempo), dan suara.com (Cek Fakta: Viral Mie Gacoan Mengandung Babi Langsung Disegel Satpol PP | Suara).

Informasi tentang gerai Mie Gacoan disegel karena makanannya mengandung babi, tidak benar. Disinformasi/misinformasi ini termasuk dalam kategori konten menyesatkan (misleading content).

----

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan tersebut. Salah satu tautan tersebut mengarahkan kami ke halaman situs yang menampilkan poster dari Indonesia Baik soal bansos senilai Rp500 ribu, serta kolom formulir yang memintakan nama dan nomor telepon pengguna. Sisanya, beberapa tautan yang tertera nampak tidak bisa diakses.

Halaman situs tersebut juga memuat beberapa logo badan atau kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang menjadi Komdigi), dan lain sebagainya.

Namun, logo-logo tersebut hanya gambar (beberapa dengan resolusi rendah) yang tidak bisa diklik. Dari keseluruhan halaman tersebut, bagian yang bisa diklik dan diisi hanya kolom nama dan nomor telepon.

Kami kemudian mencoba melakukan pemindaian menggunakan URLScan. Hasil pemindaian menunjukkan, tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertanggung jawab terhadap pembagian bansos.

Alamat IP situs tersebut terindikasi milik CLOUDFLARENET, US dan domain utama dari situs tautan tersebut adalah bantuanpkh.vendisy.uk. Domain atau alamat asal situs-situs tersebut bahkan tidak ada yang berakhiran .go.id, mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah.

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Sejumlah akun yang menyebarkan klaim tersebut juga bukan merupakan akun instagram resmi milik Kemensos. Sebagai informasi, akun Instagram resmi Kemensos adalah (@kemensosri) terverifikasi resmi centang biru dan memiliki total pengikut sebanyak 730 ribu per awal Maret 2025.

Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

“Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos”, begitu bunyi keterangan dalam story Instagram Kemensos yang dimasukkan dalam highlight “HOAKS”.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran dan pencairan bansos PKH yang tersebar di Instagram pada tahun 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan di yang terdapat di unggahan mengarahkan ke situs dan akun media sosial yang tidak terkait sama sekali dengan Kemensos. Tautan semacam ini dikhawatirkan merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi atau phishing.

Kemensos lewat akun Instagram resminya sudah pernah menyatakan bahwa pihak kementerian tidak membuat situs ataupun tautan pendaftaran bantuan sosial.

Tirto secara utuh menonton video yang disertakan dalam unggahan. Dalam video tersebut, ia memang sempat berkata bahwa akan menindak pihak yang bandel dan dablek, namun tidak disebutkan siapa pihak tersebut.

Kami lalu menelusuri konteks video tersebut secara utuh menggunakan fitur reverse image search dari Google. Hasilnya, kami menemukan bahwa potongan video pidato itu berasal dari momen pidato Prabowo dalam agenda Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pidato itu diunggah secara utuh oleh kanal youtube Kompas TV berjudul “[FULL] Pidato Presiden Prabowo di Harlah ke-102 NU: Saya Merasa Nyaman dengan NU” pada Rabu (5/2/2025).

Konteks asli ucapan Prabowo dalam pidato tersebut adalah keinginannya menindak anak buahnya yang melanggar hukum. Prabowo beralasan, penindakan untuk kebersihan institusi tersebut patut dilakukan demi bangsa dan warga Tanah Air.

Purnawirawan TNI ini pun mengaku telah memberikan peringatan berkali-kali terkait kebersihan institusi, baik swasta maupun pemerintah.

"100 hari pertama ya, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, saya akan tindak," ucap Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Hari Lahir ke-102 NU di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Ia kembali mengingatkan aparat pemerintah agar menjaga kesetiaannya untuk masyarakat Indonesia. Prabowo mengaku tidak segan untuk menindak aparat yang berlaku di luar hukum. Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat membersihkan diri sebelum dibersihkan.

"Saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah pada rakyat dan bangsa Indonesia, kalau kau tidak setia, kalau kau menghalangi, saya akan tindak saudara-saudara sekalian," tuturnya.

Pidato itu sama sekali tidak ditunjukan bagi kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret. Hingga akhir video itu, Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal kader PDIP yang tidak mengikuti retret. Lagi pula video itu disampaikan pada Rabu (5/2/2025) jauh sebelum instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda mengikuti retret yang terbit pada Kamis (20/2/2025).

Menukil laporan Tirto, Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah adanya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bagi para kadernya mengikuti retret kepala daerah.

Dalam instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP, menurut Basarah, Megawati hanya menginstruksikan anak buahnya untuk menunda keberangkatan, bukan melarang hadir di acara retret. Megawati, kata Basarah, bahkan meminta kepala daerah yang telah bergabung mengikuti retret angkatan pertama untuk mengikuti acara hingga selesai.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ungkap Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025), setelah tiga hari absen dari agenda Retret Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah PDIP, akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pramono menegaskan bahwa dirinya dan 18 kepala daerah PDIP yang hadir di hari itu adalah rombongan terakhir yang mengikuti retret. Sehingga, terdapat 10 kepala daerah kader PDIP lain yang tak hadir. Mereka nantinya akan digantikan oleh para sekretaris daerah (sekda). Di antara kepala daerah kader PDIP yang tak hadir itu adalah Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Asmat, Thomas Safanpo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan kepala daerah yang tak hadir dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, tidak melanggar undang-undang (UU). Bima menyebut kepala daerah yang tak hadir hanya dikenakan sanksi kepanitiaan yang tak berefek apa pun pada kinerja mereka.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada, misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum, konsekuensinya tidak ada," kata Bima di Media Center, Akmil, Magelang, Jumat (21/2/2025).

Hasil penelusuran fakta menunjukan, klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Video yang disertakan dalam unggahan adalah pidato Presiden Prabowo saat Harlah NU, Rabu (5/2/2025) dan tidak ditujukan untuk kepala daerah kader PDIP.

Hingga Selasa (4/3/2025) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ditemukan keterangan berupa pernyataan dari Presiden Prabowo atau sejumlah pihak terkait, yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur.