Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas, yang menyatakan bahwa Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, kepada Kompas.com (24/5/2026).

Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Mobil 1400 cc dilarang isi pertalite” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil diatas 1400 cc ke atas bisa mengisi pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertamina menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin diatas 1.400 cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar.

Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patra Niaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoaks.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” begitu keterangan Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).

Melansir laman My Pertamina, BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite.

Adapun mobil pribadi termasuk konsumen yang berhak mendapatkan solar subsidi diatur sesuai Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak, serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diharapkan selalu memastikan mencari informasi resmi dan terpercaya mengenai kebijakan pengisian BBM melalui akun resmi Pertamina, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Baca juga:Alasan Pemerintah Tak Naikkan Pertalite hingga Akhir Tahun

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim bahwa sejumlah merek dan tipe mobil di atas 1400 cc akan dilarang mengisi pertalite mulai 1 Juni 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

PT Pertamina membantah klaim tersebut dan menegaskan mobil 1400 cc ke atas bisa mengisi Pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Faktanya, Kemenag telah menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Unggahan berisi klaim “Kemenag: kyai dan ulama adalah orang yang taat agama, tidak mungkin melakukan pencabulan” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi klaim “Zulhas sebut rakyat adalah aib pemerintah” merupakan konten palsu (fabricated content).

Faktanya, tidak ditemukan pernyataan resmi yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Unggahan dengan klaim “Jokowi dinobatkan jadi salah satu alumni terbaik UGM” adalah konten palsu (fabricated content).