Tim Cek Fakta Tempo memeriksa klaim video ini dengan bantuan Google Lens dan penelusuran YouTube dengan kata kunci. Hasilnya bahwa video tersebut telah disunting dari video aslinya dengan kecerdasan buatan. 

Tony Setiobudi bukan dokter endokrin yang berfokus pada pengobatan diabetes. Faktanya, Tony adalah dokter spesialis bedah tulang dan ortopedi di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital, Singapura.   



Video asli Tony Setiobudi tersebut pernah diunggah di akun YouTube  Dr Tony Setiobudi - Mount Elizabeth Hospital berjudul Masukan Ke Menteri Kesehatan Tentang RUU Omnibus Law Kesehatan pada 17 Maret 2023. 

Dalam video berdurasi 14 menit 49 detik tersebut, Tony menjelaskan mengenai pentingnya RUU Omnibus Law kesehatan yang akan mendorong transformasi kesehatan di Indonesia. Ia juga memberikan rekomendasi agar dunia kedokteran Indonesia menjadi lebih maju.

Tim Cek Fakta Tempo kemudian memeriksa keaslian audio menggunakan HIVE Moderation. Hasil AI-Generated Content Detection ini menunjukkan 99 persen video Tony Setiobudi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau konten deepfake.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video dr. Tony Setiobudi menemukan metode pengobatan diabetes adalah keliru.

Video merupakan hasil rekayasa menggunakan AI-generated audio.

Melansir hasil verifikasi Tempo, ditemukan bahwa video tersebut bukan ST (35), guru SMP di Grobogan yang diduga melakukan kekerasan seksual pada siswanya.

Video tersebut dicomot dari video lain, yang di bagian akhirnya direkayasa dengan kecerdasan buatan atau AI sehingga guru dan murid tersebut tampak benar-benar berciuman.

Konteks aslinya, guru perempuan yang berjoget dalam video tersebut adalah Ita Rohayati, yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP N 1 Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah.

Ita diketahui sudah membuat video klarifikasi tentang videonya yang banyak dibagikan di media sosial dengan narasi keliru.

Video klarifikasi tersebut diunggah Ita lewat akun TikToknya, itha.er29. Sayngnya, video tersebut sudah dihapus.

Tempo menemukan sejumlah warganet lain telah membagikan ulang video klarifikasi tersebut. Salah satunya dibagikan oleh akun ini dan ini di Facebook.

Di video klarifikasi itu, Ita mengatakan: “Saya bukan guru yang viral itu. Saya bernama ita Rohayati, saya mengajar di SMPN 1 Bantarkawung, Brebes.”

Lebih lanjut, ketika dilakukan pengujian dengan cara memindai tangkapan layar video saat keduanya berciuman, menggunakan aplikasi Wasitai.com, didapati kesimpulan konten tersebut mengandung elemen AI atau dibuat menggunakan AI.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video guru dan murid berjoget yang disebut sebagai ST, guru agama yang diduga melakukan kekerasan seksual pada murid laki-laki di salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, adalah keliru.

Melansir dari Antara, terdapat beberapa jenis peserta BPJS, pertama yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Besaran iuran PBI JK ialah sebesar Rp42.000,00/orang/bulan.

Kedua, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Iuran bagi Peserta (PPU) yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Peserta PPU yang terdiri dari anak ke 4 ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara, dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta, dengan besaran iuran:

a. Kelas I: Rp150.000/orang/bulan

b. Kelas II: Rp100.000/orang/bulan

c. Kelas III: Rp42.000/orang/bulan.

Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, informasi yang menyebut iuran BPJS naik menjadi Rp 400.000 adalah hoaks.

"Hal tersebut kabar tidak benar atau hoaks," ujar Rizzky

Menurut dia, sampai saat ini nominal iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan naik Rp400.000 perbulan adalah tidak benar. Faktanya nominal iuran peserta JKN masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan belum mengalami kenaikan.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, mengatakan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI berlangsung.

"Perlu kami sampaikan bahwa adanya informasi mengenai permintaan ke salah satu pawang hujan dari Banyuwangi itu hoaks. Kami menggunakan metode ilmiah dan juga teknologi untuk rekayasa cuaca di IKN" kata Usman, Sabtu (10/8/2024), dilansir dari RRI.

Usman menyebutkan rekayasa cuaca dinilai perlu dilakukan. Mengingat curah hujan di IKN dalam beberapa terakhir cukup tinggi.

Karena itu, rekayasa cuaca perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Jadi tidak benar bahwa ada permintaan dari PUPR atau pemerintah kepada salah satu pawang hujan untuk melakukan rekayasa cuaca," katanya.

Pawang hujan ditangankan ke IKN jelang HUT ke-79 Indonesia adalah klaim yang salah.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong memastikan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk merekayasa cuaca agar cerah.