jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain buka suara terkait fitnah yang menimpa Ustaz Abdul Somad atau UAS.
UAS difitnah memiliki tiga istri dan selingkuhan. Tiga istri UAS yakni Masyitoh, Mellya Juniarti, dan Diana Tabrani.
Fitnah itu diumbar melalui akun Twitter mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang sebelumnya dibobol hacker.
BACA JUGA: Terbuka Dukung Prabowo, UAS Langsung Diserang Fitnah
Sang hacker lantas membuat cuitan mengejutkan. Ia menyebut UAS selingkuh dengan Diana Tabrani karena tidak puas dengan istri pertama dan keduanya.
“Diana Tabrani adalah selingkuhan UAS hasil operasi dari tim intel Prabowo untuk jebak UAS dijeratan CINTA. Tujuan utama Diana Tabrani adalah agar UAS Takluk dengan CINTA nya dan Akhirnya dapat dikondisikan dukung PRABOWO dengan sejumlah MAHAR Milyaran Rupiah,” cuitnya.
Mendengar hal itu, Tengku Zulkarnain menyatakan bahwa cuitan itu adalah fitnah keji. Ia menyebut UAS sebagai adik angkatnya dan Diana adalah adik sepupunya.
“Telah diretas akun milik Said Didu dan kemudian dipakai untuk memfitnah Adik angkat saya al Ustadz Abdul Shomad berselingkuh dengan adik sepupu saya Dr. Diana Thabrani binti (paman saya) Prof. Dr. Thabrani Rab, tokoh besar Riau,” kata Tengku Zulkarnain, melalui akun @tengkuzulkarnain.id, Minggu (14/4).
Tengku Zulkarnain lantas membeberkan sosok Diana. Ia menyebut Diana adalah suami dari Sayyid Luqman.
“Perlu kaum muslimin ketahui bahwa setiap ada acara yang bersamaan antara adik sepupu saya Dr Diana dgn Tabligh Akbar adik angkat saya al Ustadz Abdul Shomad di manapun saja, maka suami beliau, adik Sayyid Luqman akan menemani Dr Diana,” tambahnya.
“Beberapa kali kami secara kebetulan malah pernah berada dalam satu hotel dengan adinda Luqman dan isteri beliau yang ikut acara adinda ustadz Abdul Somad,” katanya.
Tengku Zulkarnain Ungkap Sosok Diana, Wanita ‘Selingkuhan’ UAS
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 16/02/2019
Hasil Cek Fakta
Rujukan
Kotak Suara Kardus Ditemukan Rusak Dimakan Rayap di Kantor Camat Mampang
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 16/04/2019
Hasil Cek Fakta
Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa (26/3/2019). Dalam sidak itu ditemukan kotak suara yang rusak dimakan rayap.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, kotak suara tersebut sebenarnya disusun rapi namun hama rayap tetap menyerang kotak kardus tersebut.
“Kotak-kotak ini kan disimpan dengan rapi oleh pihak kecamatan, namun ternyata ada hama rayap. Kotaknya kan dari kardus, jadi mudah sekali dirusak oleh rayap,”’ kata Achmad Yani, Rabu (27/3/2019).
Anggota Komisi A DPRD DKI itu meminta KPUD DKI Jakarta untuk segera menangani secara serius. Pasalnya, jika tidak segera mendapatkan pengganti kotak suara yang rusak, maka pelaksanaan pemilu serentak akan terganggu dan tidak dapat terlaksana.
"Kami harapkan agar KPUD DKI dapat bertindak dengan cepat dalam menyelesaikan masalah kotak suara yang rusak tersebut karena ini berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu,” jelasnya.
Achmad Yani juga mengimbau semua pihak, baik KPU Pusat maupun provinsi juga aparatur pemerintahan di tingkat daerah di DKI Jakarta agar memeriksa kembali semua perlengkapan pemilu agar hal serupa tidak terjadi di tempat lain.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, kotak suara tersebut sebenarnya disusun rapi namun hama rayap tetap menyerang kotak kardus tersebut.
“Kotak-kotak ini kan disimpan dengan rapi oleh pihak kecamatan, namun ternyata ada hama rayap. Kotaknya kan dari kardus, jadi mudah sekali dirusak oleh rayap,”’ kata Achmad Yani, Rabu (27/3/2019).
Anggota Komisi A DPRD DKI itu meminta KPUD DKI Jakarta untuk segera menangani secara serius. Pasalnya, jika tidak segera mendapatkan pengganti kotak suara yang rusak, maka pelaksanaan pemilu serentak akan terganggu dan tidak dapat terlaksana.
"Kami harapkan agar KPUD DKI dapat bertindak dengan cepat dalam menyelesaikan masalah kotak suara yang rusak tersebut karena ini berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu,” jelasnya.
Achmad Yani juga mengimbau semua pihak, baik KPU Pusat maupun provinsi juga aparatur pemerintahan di tingkat daerah di DKI Jakarta agar memeriksa kembali semua perlengkapan pemilu agar hal serupa tidak terjadi di tempat lain.
Rujukan
[Fakta atau Hoaks] Benarkah ribuan suara pemilih Prabowo hangus karena kecurangan pemilu di Turki?
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 16/04/2019
Berita
narasi:
Kecurangan kembali terjadi di Qattar, yang mau menusuk di tanya dahulu, 01 atau 02, bila jawab 01 di persilahkan menusuk dgn mudah, bila mengatakan 02, di persulit sehingga ricuh tidak terima
Kecurangan kembali terjadi di Qattar, yang mau menusuk di tanya dahulu, 01 atau 02, bila jawab 01 di persilahkan menusuk dgn mudah, bila mengatakan 02, di persulit sehingga ricuh tidak terima
Hasil Cek Fakta
Sebuah cuitan dari akun twitter JS Prabowo di @berteman_mari pada 16 April 2019 pukul 11.17 WIB mengklaim bahwa terjadi kekacauan pada proses pemilihan presiden di Turki. Cuitan lengkapnya sebagai berikut: "Malaysia, Qatar, Jepang, Hongkong, Frankfurt kini giliran Turki proses Pilpres kacau. Diperkirakan ribuan suara 02 hangus. Jangan biarkan terjadi di dalam negeri. Datang ke TPS, Tusuk Prabowo Sandi. Awasi kotak suara, lawan kecurangan, jangan pulang sebelum menang."
Sekitar 820 orang membicarakan konten tersebut di media sosial. Bersama cuitan itu, ada potongan video sepanjang 1 menit berisi penjelasan seorang petugas pemungutan suara menanggapi protes seorang perempuan yang tidak kebagian surat suara untuk memilih. KLARIFIKASI
Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.
Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.
"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.
"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.
Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.
Sekitar 820 orang membicarakan konten tersebut di media sosial. Bersama cuitan itu, ada potongan video sepanjang 1 menit berisi penjelasan seorang petugas pemungutan suara menanggapi protes seorang perempuan yang tidak kebagian surat suara untuk memilih. KLARIFIKASI
Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.
Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.
"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.
"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.
Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.
Rujukan
[BERITA] WNI di Belanda Bingung, Surat Suara Sudah Dicoblos Kembali ke Pemilih
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 16/04/2019
Hasil Cek Fakta
Liputan6.com, Deventer - Dari 2.044 surat suara pemilih yang sudah dikirim ke Warga Indonesia di Belanda, ternyata banyak yang tidak kembali ke panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Surat suara yang sudah dicoblos itu kembali ke alamat si pengirim.
Fifi, warga Indonesia di Belanda sangat antusias dengan Pemilu 2019. Saat surat suara dari PPLN tiba di rumah, ia langsung mencoblos capres dan caleg pilihannya dan segera mengirim kembali surat suara yang sudah dilengkapi dengan amplop balasan itu.
Sampai di kantor pos, petugas mengatakan tidak perlu perangko, karena sudah ada kode Postbus (di Indonesia biasanya digunakan PO BOX). Percaya dengan ucapan petugas pos tersebut, Fifi pulang dengan tenang.
Dia kemudian pergi liburan singkat ke luar Belanda. Alangkah kagetnya Fifi saat kembali dari liburan, mendapatkan surat suara yang seharusnya sudah diterima PPLN Den Haag, kembali ke alamat rumahnya dengan keterangan bahwa ia harus membubuhkan perangko.
Saat itu juga dengan perasaan cemas karena takut kehilangan hak suaranya, Fifi langsung ke kantor pos dan membeli perangko supaya surat suaranya bisa segera sampai ke PPLN Den Haag tepat waktu.
Ternyata bukan hanya Fifi yang mengalami hal ini, tapi puluhan warga Indonesia mengeluhkan masalah ini. Dalam group Facebook ILH (Indonesian Living Holland), masalah amplop surat suara yang dikembalikan menjadi topik hangat.
Anggota ILH ini lebih dari 6 ribu warga Indonesia yang tinggal di Belanda.
PPLN akhirnya buka suara. Dalam jawaban atas kegundahan warga Indoneisa yang disampaikan lewat FB group tadi, PPLN mengatakan akan mengganti biaya perangko yang sudah dikeluarkan. Meskipun amplop yang tercetak postbus itu sebenarnya sudah dibayarkan.
Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Den Haag Arie Purwanto mengatakan, terkait surat suara yang dikembalikan ke alamat pengirim, pihaknya masih mendalami karena belum mendapat jumlah resminya berapa per hari ini. Sehingga ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan resmi.
"Namun perlu diketahui bahwa per tanggal 11 April 2019, dari 1.932 surat yang kami pantau telah dikirim oleh KPPSLN, 1.308 di antaranya telah diterima kembali. Oleh karena itu kami sekali lagi mengimbau calon pemilih untuk aktif melaporkan kepada kami," jelas Arie.
Fifi, warga Indonesia di Belanda sangat antusias dengan Pemilu 2019. Saat surat suara dari PPLN tiba di rumah, ia langsung mencoblos capres dan caleg pilihannya dan segera mengirim kembali surat suara yang sudah dilengkapi dengan amplop balasan itu.
Sampai di kantor pos, petugas mengatakan tidak perlu perangko, karena sudah ada kode Postbus (di Indonesia biasanya digunakan PO BOX). Percaya dengan ucapan petugas pos tersebut, Fifi pulang dengan tenang.
Dia kemudian pergi liburan singkat ke luar Belanda. Alangkah kagetnya Fifi saat kembali dari liburan, mendapatkan surat suara yang seharusnya sudah diterima PPLN Den Haag, kembali ke alamat rumahnya dengan keterangan bahwa ia harus membubuhkan perangko.
Saat itu juga dengan perasaan cemas karena takut kehilangan hak suaranya, Fifi langsung ke kantor pos dan membeli perangko supaya surat suaranya bisa segera sampai ke PPLN Den Haag tepat waktu.
Ternyata bukan hanya Fifi yang mengalami hal ini, tapi puluhan warga Indonesia mengeluhkan masalah ini. Dalam group Facebook ILH (Indonesian Living Holland), masalah amplop surat suara yang dikembalikan menjadi topik hangat.
Anggota ILH ini lebih dari 6 ribu warga Indonesia yang tinggal di Belanda.
PPLN akhirnya buka suara. Dalam jawaban atas kegundahan warga Indoneisa yang disampaikan lewat FB group tadi, PPLN mengatakan akan mengganti biaya perangko yang sudah dikeluarkan. Meskipun amplop yang tercetak postbus itu sebenarnya sudah dibayarkan.
Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Den Haag Arie Purwanto mengatakan, terkait surat suara yang dikembalikan ke alamat pengirim, pihaknya masih mendalami karena belum mendapat jumlah resminya berapa per hari ini. Sehingga ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan resmi.
"Namun perlu diketahui bahwa per tanggal 11 April 2019, dari 1.932 surat yang kami pantau telah dikirim oleh KPPSLN, 1.308 di antaranya telah diterima kembali. Oleh karena itu kami sekali lagi mengimbau calon pemilih untuk aktif melaporkan kepada kami," jelas Arie.
Rujukan
Halaman: 5986/6676