Akun instagram Fathir Fajar Sidiq (@fathirfs) yang mengatakan adanya kebersamaan pemimpin Depok dengan robot pemersatu perbedaan yaitu Robot Wowi atau singkatan dari Prabowo – Jokowi adalah tidak benar adanya. Setelah dilakukan penelusuran berita, Robot Wowi sesungguhnya singkatan dari Water Wizard, yang mampu memisahkan air kotor dengan air jernih, hasil karya pelajar Madrasah Aliyah (MA) Technonatura, Depok, Jawa Barat. Robot ini meraih juara dua dalam ajang International First Global Challenge Olympic Robot Competition di Washington D.C., Amerika Serikat pada Juli 2017 lalu.

Isu Universitas Indonesia (UI) akan menganugerahkan gelar Bapak Reformasi kepada Amien Rais adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, Kepala Humas Universitas Indonesia Rifelly Dewi Astuti menyatakan bahwa informasi penganugerahan Amien Rais sebagai Bapak Reformasi tidak benar dan bohong. “Oh, itu tidak benar dan bohong. UI sudah mengklarifikasi bahwa hal itu tidak ada sama sekali,” ujar Rifelly.

Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan klarifikasi atas terpampangnya logo partai tersebut dalam acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dilansir dari tempo.co, Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono membantah partainya terlibat dalam peresmian Sekber tersebut.

“Pencantuman logo PBB dalam rumah sekretariat bersama tanpa konfirmasi ke saya selaku Ketua Bidang Pemenangan Presiden dan tanpa ada surat ke Sekretariat Jenderal PBB,” ujar Sukmo.

Sukmo mengatakan, saat ini PBB tengah mempersiapkan diri menghadiri pemilu legislatif dan mengkaji kemungkinan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Undang-Undang Pemilihan Presiden 2019. “Kami akan mengkaji posisi pencapresan di mukernas dan MDP pada tanggal 5 Mei, apakah akan memposisikan oposisi atau mendukung calon,” kata Sukmo.

Persoalan itu pun ditanggapi oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra melalui akun Twitter pribadinya. Dilansir dari republika.co.id, Yusril membantah partainya terlibat dalam pembentukkan Sekber yang didirikan Gerindra dan PKS. Yusril menegaskan, pihaknya tidak pernah diajak berkomunikasi terkait pembentukkan Sekber untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Benar. PBB tidak pernah diajak bicara membentuk koalisi empat parpol tiba-tiba meresmikan Sekber seolah-olah PBB adalah bagian dari koalisi,” cuitnya (28/4).

Yusril pun menyesalkan nama partainya disebut dalam empat partai yang terlibat dalam Sekber Gerindra-PKS. Bilapun ingin membawa nama PBB, menurut Yusril, harusnya pihak penggagas Sekber lebih dulu mengajak PBB berbicara.

“PBB menyesalkan namanya dicantumkan begitu saja tanpa pembicaraan lebih dahulu,” ungkapnya.

Sempat santer isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp56 Miliar untuk pembangunan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Menanggapi hal tersebut, Dinas Marga DKI Jakarta memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, anggaran Rp56 miliar untuk pembangunan tiga JPO di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin belum merupakan angka final. Menurut Yusmada, angka tersebut merupakan asumsi untuk pembangunan JPO baru.

“Angka Rp56 miliar itu kalau bangun baru yang membentang 68 meter lebar 3 meter, dengan JPO yang wah begitu,” kata Yusmada.

Tiga JPO yang menjadi prioritas di Jalan Sudirman, Yusmada menambahkan, ialah JPO Ratu Plaza, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya. Pengerjaannya ditargetkan selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games pada pertengahan Agustus mendatang.

Adapun, tiga JPO itu tidak akan dibangun baru tetapi hanya direvitalisasi. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai Rp56 miliar.

Revitalisasi JPO harus memenuhi tiga komponen, yakni aspek fungsional, estetika, dan keamanan. Untuk memenuhi aspek fungsional, Yusmada menjelaskan, JPO harus ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Lalu, pada aspek keamanan, kata Yusmada, JPO harus dilengkapi CCTV, lampu penerangan, dan lift. Sementara untuk memenuhi aspek estetika, Yusmada mengatakan, JPO akan dibuat dengan desain terkini.

Yusmada mengatakan, dirinya belum tahu berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Saat ini Dinas Bina Marga sedang menyusun perkiraan anggaran untuk revitalisasi tiga JPO tersebut. Namun, anggaran pembangunan JPO yang standar tanpa lift dan desain biasa sekitar Rp7 miliar sampai Rp8 miliar per JPO.

“Yang ini nanti bisa lebih dari itu,” ujar Yusmada.