Akronim dari “Listrik”, sempat digunakan oleh PLN pada tahun 2018 lalu sebelum dihentikan setelah pengumuman nomer urut Pasangan Capres Cawapres. Tidak terkait politik, biasa digunakan pada saat berfoto di acara Hari Pelanggan Nasional.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

tirto.id - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta menarik undangan rapat yang disebarkannya setelah ramai diperbincangkan di sosial media. Undangan itu dipersoalkan oleh warganet lantaran mengundang organisasi masyarakat yang sudah dilarang di Indonesia, yakni Muslimah Hizbut Tahrir (HTI). “Kami akui ada kesalahan,” kata Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati melalui keterangan tertulis pada Kamis (13/6/2019). Tuty menyampaikan bahwa pihaknya mengakui terdapat kekeliruan dalam undangan rapat tersebut. Kekeliruan itu berupa undangan kepada organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. "Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” kata Tuty.
Rapat tersebut hendak membahas Konten Poster Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Jumat (14/6/2019). Namun akibat kejadian tersebut, rapat diundur hingga waktu yang belum ditentukan. “Tujuannya [pada awalnya] untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” kata Tuty. Selain Muslimah HTI, Dinas PPAPP juga mengundang Indonesia Tanpa Feminis. "Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” tegas Tuty. DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, lanjut Tuty, berkomitmen untuk mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Irwan Syambudi

Foto dengan mencatut Kompas.com dan pernyataan Kapolri ini dipastikan hoaks. Tak pernah ada pemberitaan dan pernyataan Kapolri soal kasus itu. Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho menegaskan, Kompas.com tak pernah menulis artikel itu dan memang tak ada pernyataan Kapolri.
"Capture seolah-olah berita dari Kompas.com itu hoaks. Kompas.com tidak menulis artikel itu karena memang tidak ada pernyataan seperti hoaks itu dari Kapolri. Dapat dipastikan capture seolah-olah berita itu hoaks yang diproduksi mereka yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan memecah belah," kata Wisnu.
Bantahan yang sama disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo. Dedi menegaskan bahwa konten tersebut tidak benar. Ia mengatakan, akun tersebut saat ini tengah dalam pemantauan. "Itu hoaks. Pemilik akun sedang di-profiling oleh tim siber," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/7/2019).
Akun yang menyebarkan ini pun dapat dikenai sanksi hukum. "Masih didalami. Nanti kalau sudah clear bukti-buktinya dan apabila dilaksanakan penegakan hukum akan saya sampaikan," ujar Dedi.

Di tengah situasi pemadaman listrik yang terjadi sejak kemarin, beredar sebuah informasi melalui pesan berantai Whatsapp dengan narasi bahwa kepada masyarakat yang listriknya sudah kembali menyala, akan dilakukan pemadaman bergilir kembali setiap 3 jam. Dalam pesan juga disampakan agar masyarakat lebih waspada dan melakukan persiapan berupa mengecas telepon genggam, mengisi air dan menyiapkan pencahayaan cadangan.
Menanggapi informasi tersebut, pihak terkait yakni PT PLN pun akhirnya melakukan klarifikasi. Melansir dari tribunnews.com, Vice President Publik Relation PT PLN (Persero), Dwi Suryo Abdullah mengatakan bahwa kabar pemadaman listrik bergilir setiap 3 jam tersebut adalah tidak benar. Menurutnya hingga saat ini, pihaknya tengah berupaya melakukan pemulihan di sejumlah wilayah.
“Dapat kami pastikan itu hoaks. Kami terus berupaya untuk memulihkan, menyalakan kembali (listrik) untuk masyarakat,” pungkas Dwi.
Sementara melalui akun media sosial resmi Twitter milik PT PLN @pln_123, akun tersebut menginformasikan mengenai daerah yang masih terdampak penghentian listrik sementara di wilayah Jakarta Raya. Dalam akun media sosial resminya, tidak ditemukan informasi seputar pedaman bergilir seperti halnya yang tersebar melalui pesan berantai tersebut.