Fakta dari beberapa sumber, sebagai berikut:
Detik.com: KBRI Windhoek telah menghubungi Kemlu Angola serta imam besar masjid di Angola. Setelag dikonfirmasi, tidak ada pembakaran dan pelarangan Islam di Angola. Isu ini sudah berkembang sejak 2013 lalu, namun muncul kembali di media di Indonesia dan Pakistan, serta beberapa negara Islam.

BBC: Salah satu Muslim Angola, Adam Campos, mengatakan masjidnya sendiri ditutup oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu dan pada periode yang sama, beberapa hancur. Di sinilah kesalahpahaman bahwa Islam telah dilarang tampaknya berasal. Dia menjelaskan bahwa masjid dihancurkan karena pemerintah mengatakan mereka tidak memiliki izin untuk dibangun.

Cover asli majalah tempo, bergambar jokowi yang sedang mendorong kereta dengan tulisan : CEPAT CEPAT, KERETA CEPAT, yang telah dirubah.

KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU.

“Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4).

Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT.

“Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim.

Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya.

“Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.”

Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

“Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.

Hal ini bisa dipastikan jika hanyalah HOAX semata. Faktanya, ditahun tersebut semakin banyak investor dan developer Jepang yang masuk ke Indonesia. Terlebih lagi Jepang menjadi negara dengan investasi terbesar kedua setelah singapura.