Tirto mengamati video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir.

Dalam video itu, Mensesneg Prasetyo Hadi memang tengah membahas soal mekanisme penerimaan PPPK. Namun, tidak ada satupun pernyataan Prasetyo yang menyebut Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK.

“Berkenaan dengan proses penerimaan PPPK untuk tahun 2024 ini kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Kami ulangi, untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan,” ujar Prasetyo dalam video tersebut

Tirto kemudian menelusuri asal usul dan konteks video tersebut dengan memasukan kata kunci “Mensesneg Prasetyo Hadi penerimaan PPPK” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya, kami menemukan bahwa cuplikan klip yang beredar itu berasal dari unggahan kanal YouTube resmi Kementerian Sekretariat Negara dalam video berjudul “Konferensi Pers Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB terkait Pengangkatan CASN 2024”.

Momen video tersebut adalah saat Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan konferensi pers mengenai kebijakan pemerintah terkait pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/03/2025).

Tirto menonton video konferensi pers itu dari awal sampai akhir, hasilnya tidak ada satupun pernyataan Prasetyo Hadi, maupun MenpanRB Rini Widyantini, yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir penerimaan PPPK melalui jalur afirmasi, bukan penghentian pengangkatan PPPK secara keseluruhan. Proses penerimaan PPPK untuk tahun 2025 tetap akan berlangsung, namun melalui jalur rekrutmen normal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan serta kebutuhan instansi pemerintah.

Pemerintah justru memutuskan pengangkatan CASN tahun 2024 dipercepat. Untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk pegawai PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025.

Transkrip lengkap konferensi pers tersebut tersedia di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara berikut.

Sementara itu, situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah memberikan klarifikasi bahwa klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK adalah hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan bukti keterangan pemerintah yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK.

Seperti yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi, tahun 2024 merupakan tahun terakhir penerimaan PPPK melalui jalur afirmasi, bukan penghentian pengangkatan PPPK secara keseluruhan.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menghentikan pengangkatan PPPK bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tim Antara melakukan penelusuran dan menemukan jika unggahan video ini serupa dengan video YouTube BolaSport yang berjudul “Alasan Erick Thohir Siap Mundur dari Kursi Ketum PSSI; Ya Karena...” yang diunggah pada November 2024.

Dalam video tersebut, Erick memberikan pernyataan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum PSSI, jika pelatih dan pemain tidak lagi menunjukkan keyakinan terhadap proyek besar yang sedang dibangun untuk tim nasional sepak bola Indonesia.

"Saya yang membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain untuk percaya pada proyek ini. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apakah kalian masih percaya kepada saya sebagai pemimpin kalian? Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri. Saya akan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Karena sudah jadi tanggung jawab saya," kata Erick.

Dengan demikian, tidak ada pernyataan resmi Erick Thohir akan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI.

Dari penelusuran Tim Antara, tangkapan layar berita tersebut bukanlah seperti yang dinarasikan. Tapi melainkan artikel dengan penulis, waktu, tanggal serupa berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”.

Dalam penjelasannya, Wamenaker Ebenezer akan mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha menjelang hari raya.

Wamenaker menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Mengutip Antara, setelah Tim Cek Fakta membuka tautan yang disertakan di profil Instagram pengunggah, pengguna diminta untuk mengisi data diri.

Pengguna harus mengisi nama yang sesuai dengan KTP dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan telegram.