Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil menyebut PLN merugi karena rakyat tidak bisa menghemat listrik.

Kami justru diarahkan pada laman Antara yang menyatakan bahwa klaim yang menyebut Bahlil mengatakan PLN rugi karena rakyat tidak hemat listrik adalah tidak benar. Gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut diketahui berasal dari pemberitaan lain terkait rencana pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), bukan terkait pernyataan tentang kerugian PLN.

Melansir laman Kumparan, gambar tersebut merupakan dokumentasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pelantikan Dirjen Migas di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025). Bahlil menyampaikan terkait tambahan target jaringan gas (jargas) rumah tangga sebesar 1 juta sambungan pada tahun 2026 dan melanjutkan untuk membangun 1 juta jargas rumah tangga mulai 2026 dengan anggaran Rp5,8 T.

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil justru mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak tanpa menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN. Bahlil tidak pernah menyebutkan bahwa PLN rugi karena masyarakat tidak hemat listrik.

Kemudian Tirto mencoba mengetikkan kata kunci “Bahlil sebut PLN rugi karena masyarakat tak hemat listrik.” Hasil penelusuran mengarahkan ke laman TurnBack Hoaks.Laman tersebut mengarahkan Tirto pada pemberitaan Radio Republik Indonesia berjudul “Menteri Bahlil Sebut Salah Satu Faktor PLN Merugi” yang dirilis Sabtu (25/1/2025).

Dalam pemberitaan tersebut, Bahlil memang menyampaikan ketidaksinkronan antara pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi. Namun, tidak terdapat pernyataan yang menyebut masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN.

PLN pernah merugi hingga Rp29 triliun pada 2013. Di semester I 2025, PLN mencatat laba sekitar Rp30 triliun karena oversupply listrik, kewajiban pembayaran ke pembangkit swasta (take or pay), serta bahan subsidi dan investasi. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh masyarakat yang tidak menghemat listrik.

Dalam rilis Kompas, pada awal Januari 2026, lini masa media sosial X ramai membahas kabar utang PT PLN (Persero) yang disebut mencapai Rp711 triliun. Angka tersebut memicu perdebatan warganet, terutama soal kinerja dan pengelolaan keuangan perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Executive Vice President (EVP) Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa angka Rp711 triliun merupakan total liabilitas perusahaan, bukan sekadar utang yang mencerminkan kerugian. Ia menjelaskan bahwa liabilitas adalah kewajiban keuangan yang timbul dari aktivitas masa lalu dan harus diselesaikan di masa mendatang.

Dalam konteks PLN, liabilitas tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional serta pembiayaan investasi jangka panjang. Investasi ini meliputi pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, serta penguatan sistem kelistrikan nasional, termasuk upaya memperluas akses listrik ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Senada dengan hal tersebut, dalam rangkuman Tirto, berdasarkan data dalam Laporan Keuangan Kekonsolidasian Perusahaan Perseroan PT PLN Semester 1 2025 dan tahunan 2024, Tirto mendapati bahwa laba tahun berjalan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,7 triliun. Sebagai perbandingan, laba tahun berjalan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22 triliun.

Sementara angka Rp711,2 triliun yang banyak disebut dalam unggahan media sosial merujuk pada nilai jumlah liabilitas (utang) PLN tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan laporan tersebut, nilainya tercatat Rp711.215.031 juta atau Rp711,2 triliun jika dibulatkan.

Sebagai perbandingan, jumlah liabilitas (utang) PLN pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp655 triliun. Sementara itu, Laporan Keuangan PLN Semester 1 2025 mencatat liabilitas berada di angka Rp734,2 triliun.

Dengan demikian, narasi yang mencatut nama Bahlil menyebutkan bahwa PLN merugi karena rakyat tidak menghemat listrik adalah klaim tidak berdasar. Narasi nilai utang PLN yang disebut di media sosial benar, tetapi klaim kerugian tidak tepat jika merujuk pada laporan keuangan perseroan.

Baca juga:Tidak Benar, Bahlil Wajibkan Masyarakat Pakai Motor Listrik

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Bahlil mengatakan PLN merugi karena masyarakat tidak menghemat listrik adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Gambar yang beredar merupakan dokumentasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pelantikan Dirjen Migas di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025). Bahlil tidak pernah mengatakan PLN merugi karena masyarakat tidak hemat listrik, justru mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak tanpa menyalahkan masyarakat sebagai penyebab kerugian PLN

PLN menegaskan bahwa kerugian yang dialami tersebut tidak disebabkan oleh masyarakat yang tidak menghemat listrik.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut sering membagikan informasi terkait pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026 dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan yang tertera pada bio profil.

Akun tersebut menggunakan foto profil logo Kemenkeu dan hanya memiliki 130 pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Kemenkeu RI. Adapun akun TikTok resmi Kemenkeu RI bernama @kemenkeuri dengan 299,3 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba membuka tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkeu 2026 yang dicantumkan pada bio profil akun https://lerfth.it.com/daftar2. Tautan tersebut mengarahkan pengunjung pada laman bertuliskan “Daftar Sekarang. Pendaftaran Gratis.” Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai E–KTP, provinsi, dan nomor Telegram aktif.

Setelah mengisi data pribadi, pengunjung diarahkan untuk mengisi kode OTP yang dikirim melalui Telegram. Pengunggah juga mencantumkan nama-nama yang telah berhasil melakukan registrasi pada situs tersebut guna meyakinkan pengunjung untuk segera melakukan pendaftaran.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar CPNS Kemenkeu 2026 pada akun TikTok tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kemenkeu. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain lerfth.it.com, dibuat pada 9 April 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, setiap informasi terkait dengan Rekrutmen CASN Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui laman https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/. Peserta diharapkan agar selalu memantau laman ini untuk mengetahui informasi terbaru dan melihat informasi dan pengumuman selanjutnya.

Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan secara online melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib membuat akun, mengunggah dokumen (KTP, Ijazah, Transkrip), dan memilih formasi Kemenkeu saat pendaftaran dibuka, dengan memantau informasi resmi di rekrutmen.kemenkeu.go.id, dan BKN.

Dalam rangkuman Tirto “Info Rekrutmen CPNS 2026 Lulusan SMA untuk Bea Cukai,” Pemerintah memang berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 untuk lulusan SMA di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 380 lowongan untuk lulusan SMA guna mengisi posisi teknis di lapangan.

“Kalau di [Kementerian] Keuangan sendiri kita enggak lama seperti saya bilang dulu kan buka di Bea Cukai [untuk] 380 lulusan SMA. Udah berapa bulan ini enggak jadi-jadi...” ujar Purbaya, dikutip dari Antara News, Selasa (7/4/2026).

Adapun rencana rekrutmen di lingkungan Kementerian Keuangan tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029. Dalam dokumen disebut bahwa kebutuhan rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan setiap tahun meliputi: 2.100 orang (2025), 4.350 orang (2026), 4.350 orang (2027), 4.350 orang (2028), dan 4.350 orang (2029).

Terkait kabar terbaru, Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan pembukaan CPNS berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Sekarang baru dibisikin [soal adanya pembukaan pendaftaran CPNS], ada [pembahasan] di Menpan. Harusnya sih ada ya [anggaran penerimaan CPNS],” begitu keterangan Purbaya.

Purbaya juga mengindikasikan bahwa rekrutmen bakal dibuka dalam waktu dekat dengan kemungkinan pendaftaran dimulai sekitar Mei 2026, kendati sampai saat ini jadwal resmi belum diumumkan.

Dengan demikian, rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026 sampai saat ini, Senin (13/04/2026) belum dibuka. Tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Baca juga:Menkeu Purbaya Usul Kemenkeu Ambil Alih PNM dari Danantara

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran CPNS Kemenkeu 2026 telah dibuka melalui tautan tidak resmi bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik Kemenkeu dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya dilakukan secara online melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id dan informasi resmi terkait dapat diaskses pada laman rekrutmen.kemenkeu.go.id, serta BKN.

Sampai saat ini jadwal resmi rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026 belum diumumkan, Purbaya mengindikasikan bahwa rekrutmen bakal dibuka dalam waktu dekat dengan kemungkinan pendaftaran dimulai sekitar Mei 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Faktanya, video tersebut menunjukkan serangan terhadap politisi Bulgaria Ahmed Dogan pada Januari 2013. Unggahan dengan narasi “Netanyahu dikeroyok Parlemen Israel” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tidak ditemukan informasi tersebut pada sumber kredibel. Selain itu, video yang digunakan dalam unggahan terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Dengan demikian, informasi dengan klaim “dana hibah Kiai Abdullah” merupakan konten palsu (Fabricated Content).