Potensi Jakarta tenggelam bukanlah isu, melainkan telah diteliti oleh banyak pakar. Dua faktor mengapa potensi tersebut terjadi antara lain karena penurunan air tanah dan naiknya permukaan laut. Sehingga keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim, meski terkait langsung dengan potensi tenggelamnya Jakarta, dapat berdampak pada percepatan penanganan pemanasan global.

Faktor penurunan tanah diteliti oleh oleh Tim dari geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurut Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, di Jakarta Utara setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25 cm.

Hal itu berarti dalam sepuluh tahun, terjadi penurunan tanah sedalam 2,5 meter di sana. Bila tidak dilakukan upaya pencegahan yang tepat, pada tahun 2050, diperkirakan 95 persen wilayah Jakarta Utara akan terendam air.

Penurunan tanah tidak hanya terjadi di Jakarta Utara, tetapi di seluruh DKI Jakarta. Jakarta Barat turun sampai 15 cm per tahun. Jakarta Timur, 10 cm setiap tahunnya. Penurunan tanah sedalam 2 cm terjadi di Jakarta Pusat. Sementara, di Jakarta Selatan penurunannya sekitar 1cm per tahun.

Menurut Heri, penurunan tanah itu akibat penggunaan air tanah dalam secara berlebihan dan terus-menerus. Air tanah dalam adalah air tanah yang terletak di kedalaman sekitar 80 sampai 300 meter di bawah permukaan tanah.

BBC telah menginvestigasi potensi tenggelamnya Jakarta, salah satunya berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Faktor kedua karena naiknya permukaan air laut. Dalam riset Hamlington dkk (2024) berjudul The rate of global sea level rise doubled during the past three decades, berdasarkan pengukuran permukaan laut global oleh satelit, ketinggian permukaan laut pada tahun 1993 hingga akhir tahun 2023, telah meningkat sebesar 111 mm. 

Selain itu, laju kenaikan permukaan laut rata-rata global selama tiga dekade tersebut telah meningkat dari ~2,1 mm/tahun pada tahun 1993 menjadi ~4,5 mm/tahun pada tahun 2023. Jika lintasan kenaikan permukaan laut ini terus berlanjut selama tiga dekade ke depan, permukaan laut akan meningkat sebesar 169 mm secara global, sebanding dengan proyeksi permukaan laut jangka menengah dari IPCC AR6. Kenaikan permukaan laut adalah salah satu indikator perubahan iklim.

Riset Greenpeace (2021) berjudul “The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030”, memetakan potensi dampak kenaikan permukaan air laut tersebut pada 2030 terhadap tujuh kota padat dengan ekonomi besar di Asia, termasuk Jakarta. Berdasarkan skenario yang dibuat oleh riset  tersebut menunjukkan, hampir 17% dari total luas daratan Jakarta berada di bawah level kenaikan air laut jika banjir 10 tahunan terjadi pada tahun 2030. Bagian utara Jakarta paling berisiko terkena banjir akibat kenaikan muka air laut karena memiliki elevasi yang rendah.

Analisis riset tersebut memproyeksikan bahwa di Jakarta, kenaikan permukaan laut yang ekstrem dan banjir berikutnya pada tahun 2030 dapat membahayakan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar US$68,20 miliar dan 1,80 juta orang terdampak. 

Postgraduate student Earth and Environment, University of Leeds, Anistia Malinda Hidayat menjelaskan kenaikan air laut yang salah satu penyebabnya pemanasan global, berpengaruh sangat sedikit pada tenggelamnya Jakarta di masa mendatang.

“Ada (dampaknya ke Jakarta), tapi sangat kecil jika dibandingkan dengan land subsidence (penurunan tanah). Proyeksi menggunakan pemodelan hidrodinamik yang dilakukan Takagi et al. (2016) menyebutkan jika 88% penyebab perluasan area coastal flood (banjir rob) di Jakarta adalah akibat penurunan tanah, sisanya diakibatkan oleh kenaikan muka laut yang dapat terasosiasi dengan perubahan iklim atau adanya anomali tinggi gelombang pasang,” kata Anistia, Minggu, 9 Februari 2025.

Dia juga mengatakan, berdasarkan data riil observasi survei dan satelit INSAR, laju penurunan tanah di Jakarta dalam kurun waktu 1974-2010 bervariasi mulai dari 3-10 cm/tahun (Abidin et al, 2015).

Penyebab penurunan tanah sendiri di wilayah Jakarta bisa dikaitkan dengan 4 hal; Ekstraksi air tanah; beban konstruksi seperti pemadatan tanah dengan tingkat kompresibilitas tinggi akibat padatnya dan 'beratnya' bangunan di atasnya; karakteristik tanahnya, biasanya terkait dengan konsolidasi alami tanah alluvial; dan tektonik.

“Berdasarkan riset Mas Abidin (tersebut), faktor pertama sampai ketiga yang paling berpengaruh jika menyangkut dengan penurunan tanah di Jakarta. Jadi, memang aktivitas pembangunan di Jakarta yang sejauh ini memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan efek dari pemanasan global itu sendiri,” kata Anistia lagi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan dampak pemanasan global atau meningkatnya permukaan air laut pada proses Jakarta tenggelam hanya isu adalah klaim yang keliru.

Berdasarkan situs-situs yang kredibel, tautan melalui vercel.app bukan website resmi untuk mendaftar Bansos PKH 2025. 

Melansir unggahan akun Instagram @kemensosri, saat ini masyarakat dapat mengusulkan diri atau orang lain yang layak menjadi penerima bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos. Setiap calon penerima manfaat bansos harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Tempo, agar bisa masuk ke dalam DTKS, masyarakat bisa mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK). Selain itu, masyarakat juga dapat mengusulkan dirinya melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.



Cara Daftar Penerima Bansos 2025

Adapun alur pendaftaran DTKS sebagai syarat awal untuk menerima bansos sebagai berikut: 

Lewat Kantor Desa/Kelurahan:

Lewat Aplikasi Cek Bansos:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim dua tautan pendaftaran bansos PKH 2025 adalah keliru.

Untuk menelusuri kebenaran klaim video itu, Tempo menghubungi staf pengajar ilmu saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dr. Devi Ariani Sudibyo, Sp.N, Subsp.NN(K). Ia menjelaskan bahwa saraf terjepit atau saraf kejepit adalah istilah di kalangan masyarakat awam yang mengalami keluhan pada saraf di pinggang atau punggung bawah dan leher.

“Sebetulnya, saraf terjepit dalam terminologi kedokteran adalah Hernia Nukleus Pulposus (HNP),” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025.

Menurut dokter spesialis saraf di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya itu, HNP disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab saraf terjepit paling sering ialah karena faktor usia akibat proses degeneratif. Namun bukan berarti mereka yang masih muda tidak berisiko mengalami HNP. 

Faktor yang meningkatkan risiko kaum muda menderita HNP biasanya lantaran aktivitas yang tidak ergonomis atau keliru. Pekerjaan-pekerjaan tertentu memperbesar kemungkinan seseorang mengalami HNP. “Contohnya pramugari yang pakai sepatu high heels dalam waktu lama,” ujarnya. 

Devi mengamati fenomena konten-konten soal cara ampuh mengatasi saraf terjepit yang banyak beredar di media sosial. Ia tak menyalahkan masyarakat yang berupaya mencari pengobatan alternatif HNP, termasuk yang berkaitan dengan khasanah herbal yang sudah populer di Indonesia. “Tapi kita harus menggali lebih dalam apakah herbal ini betul pilihan pengobatan yang tepat.”

Jika ditelisik satu per satu, daun pandan, daun alpukat, dan bawang putih memiliki khasiat meredakan peradangan maupun nyeri.

Daun pandan (Pandanus amaryllifolius), kata Devi, pada dasarnya memiliki sifat anti inflamasi atau anti radang. Selain itu, daun pandan memiliki sifat antinociceptive atau anti nyeri. Dalam beberapa penelitian di dalam maupun luar negeri, ekstraknya dikatakan dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. “Tapi memang tidak khusus pada saraf terjepit,” ucapnya.

Studi dari jurnal Fitoterapia pada September 2024 mengungkap fungsi anti-inflamasi pada pandan ini, selain bahan aktif hepatoprotective dan neuroprotective. Alkaloid yang diisolasi dari daun Pandan menunjukkan aktivitas antiinflamasi dengan menghambat aktivasi makrofag dan mengurangi produksi sitokin proinflamasi TNF-α dan IL-6. 

Namun studi itu juga menegaskan bahwa penelitian terhadap manfaat pandan masih dalam tahap awal, lantaran penelitian modern tentang penggunaan obat tradisionalnya masih belum lengkap. Sebagian besar penelitian masih terbatas pada validasi efek obatnya, tapi kurang investigasi mendalam terhadap mekanisme terapeutik dan bahan aktifnya.

Kemudian daun alpukat (Persea americana Mill.), memang memiliki salah satu senyawa yang mirip daun pandan yakni dapat mengurangi peradangan dan rasa sakit. Devi menegaskan bahwa belum banyak penelitian soal khasiat daun alpukat, meski mulai ada penelitian soal efektivitas penggunaan daun alpukat sebagai anti inflamasi.

Sementara itu, bawang putih sudah dikenal memiliki banyak manfaat. Dalam banyak artikel ilmiah, bawang putih menunjukkan khasiat sebagai anti nyeri juga. “Tapi sekali lagi tidak khusus saraf terjepit,” katanya.

Sehingga, Devi menyimpulkan, jika ketiganya diramu sesuai anjuran narator video mungkin membawa manfaat sesuai fungsi anti inflamasi dan antinociceptive-nya. “Nyeri berkurang, tapi tentu tidak menyembuhkan saraf terjepit,” tegasnya.

Pasien yang mengalami HNP bisa sembuh dengan bantuan edukasi dan tindakan sesuai kondisi untuk memperbaiki sarafnya. Misalnya, mereka yang mengalami saraf terjepit akibat penggunaan high heels berlebihan, akan disarankan untuk tidak menggunakan hak tinggi dan mengenakan sepatu biasa di luar jam kerja.

“Olahraga juga bisa membantu mengatasi gangguan saraf terjepit punggung bawah, yaitu berenang. Sudah terbukti,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo, klaim yang menyebutkan saraf terjepit bisa sembuh dengan mengkonsumsi air rebusan daun alpukat, daun pandan, dan bawang putih adalah keliru.

Ketiga bahan itu memang memiliki sifat anti inflamasi dan antinociceptive, tetapi tidak dikhususkan untuk saraf terjepit. Hanya bermanfaat mengurangi atau meredakan nyeri.

Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP) adalah platform multilateral yang menyediakan pembiayaan untuk membantu negara berkembang bertransisi ke energi rendah karbon. JETP Indonesia diluncurkan pada 16 November 2022 oleh Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Indonesia. 

IPG tersebut terdiri dari pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Saat ini, IPG dipimpin oleh Jerman, setelah sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat.

JETP Indonesia menargetkan mobilisasi pendanaan sebesar US$20 miliar selama beberapa tahun ke depan sebagai pembiayaan awal yang mendukung dan mempercepat pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap batubara. Komitmen pembiayaan JETP berasal dari sumber-sumber publik dan swasta dalam berbagai jenis dan mekanisme. Terdapat pembiayaan publik sebesar $11,6 miliar dari negara-negara IPG dan setidaknya $10 miliar pembiayaan swasta dari 7 bank-bank dari Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ).

Fakta Realisasi Pendanaan JETP Indonesia

Tempo memeriksa dokumen dan publikasi terkait serta menghubungi sumber yang mengetahui realisasi pendanaan JETP Indonesia. Hasilnya, JETP Indonesia telah mendapatkan pendanaan dalam berbagai skema.

Pendanaan yang telah didapatkan JETP Indonesia sebesar US$ 1.1 miliar sebagai hutang lunak, ditambah US$ 225 juta dalam bentuk hibah. Pendanaan tersebut sedang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh IPG.

Amerika Serikat telah berjanji untuk memobilisasi US$ 2 miliar, di mana US$ 1 miliar sebagai jaminan sehingga Indonesia bisa meminta pinjaman dari Bank Dunia untuk transisi energi. Untuk  jaminan tersebut, Amerika Serikat sudah menandatangani perjanjian dengan Bank Dunia pada 9 November 2024. 

Dokumen perjanjian antara Amerika Serikat dan Bank Dunia tersebut dapat diakses melalui website World Bank [arsip].

Melalui perjanjian tersebut, Indonesia sudah bisa memanfaatkan pinjaman yang dijamin oleh Amerika Serikat. Masalahnya, menurut sumber Tempo, bunganya lebih tinggi dibandingkan apabila pemerintah menerbitkan obligasi (bond). Sehingga, hingga saat ini Indonesia belum memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mendanai transisi energi. 

Perjanjian antara AS dan Bank Dunia tersebut tetap berlaku, tidak dibatalkan setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden. Sementara itu, dana investasi lainnya sebesar US$ 1 miliar tergantung proyek yang diajukan. Saat ini, terdapat satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang sedang tahap finalisasi perjanjian pinjaman dari lembaga keuangan pembangunan Amerika (US International Development Finance Corporation/DFC) kepada swasta dengan nilai US$ 126 juta. Pendanaan DFC ini tidak terpengaruh di bawah Donald Trump. 

Pada 22 Mei 2024, DFC mengumumkan investasi untuk proyek geothermal Indonesia tersebut, yang bisa dibaca lebih lanjut melalui website mereka.

Selain itu, United States Trade and Development Agency (USTDA) juga memberikan hibah ke beberapa lembaga, termasuk PLN, untuk melaksanakan studi kelayakan proyek. Website USTDA telah mempublikasikan pada 20 Februari 2024, studi kelayakan tersebut untuk memfasilitasi penyebaran jaringan listrik mini energi terbarukan di lima lokasi terpencil di Indonesia dan mengembangkan strategi replikasi untuk menyebarkan teknologi serupa di komunitas terpencil di seluruh Indonesia Timur. 

Studi kelayakan dilakukan oleh tQ Automation LLC yang berkantor pusat di Texas bekerja sama dengan Laboratorium Energi Terbarukan Nasional Departemen Energi AS di bawah Net Zero World Initiative.

Analisis Pakar

Menurut Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, JETP tidak gagal karena pendanaan ada dan sebagian sudah mengucur untuk membiayai sejumlah proyek yang terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. 

Amerika Serikat, kata dia, bukan satu-satunya pemberi dana dalam JETP Indonesia. Dari sekitar US$ 20 Miliar dana JETP yang ditargetkan untuk dimobilisasi, Amerika hanya berkontribusi US$ 2 miliar. Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim, termasuk setelah tidak lagi memimpin JETP Indonesia, komitmen pendanaan tersebut tidak ditarik kembali. “Hanya terjadi disrupsi sesaat dalam transisi pengalihan kepemimpinan AS ke Jerman dalam JETP,” kata dia melalui surel, Jumat, 7 Februari 2025.

Tiza menjelaskan, paket investasi JETP yang disiapkan untuk sektor energi terbarukan terdiri dari hibah, hutang lunak (concessional loan) dan hutang dengan suku bunga pasar (commercial loan). Negara-negara dan perbankan yang tergabung dalam JETP Indonesia, masing-masing memiliki prakondisi dan suku bunga yang berbeda-beda untuk membiayai proyek energi terbarukan di Indonesia. “Indonesia juga memiliki hak untuk memilih mana pendanaan yang menarik untuk diakses dan mana yang tidak,” kata Tiza.

Cocok atau tidaknya proyek dan investasi tersebut, Tiza menekankan, berkaitan dengan kondisi-kondisi antara pihak yang bertransaksi, tidak terkait secara langsung dengan keluarnya AS dari Perjanjian Iklim. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, juga mengatakan bahwa klaim Hashim S. Djojohadikusumo tersebut keliru. Memang, dari segi realisasi pembiayaan, JETP Indonesia masih jauh dari komitmen awal sebesar US$20 miliar. Rendahnya realisasi tersebut menunjukkan negara yang telah bergabung dalam JETP tidak serius membantu transisi energi Indonesia. 

Faktor lain, kata Bhima, pemerintah Indonesia sendiri yang menghambat JETP. Salah satunya regulasi pemerintah Indonesia yang memblokade upaya pemensiunan PLTU batu bara dan instalasi energi terbarukan. “Alasan pemerintah aneh, misalnya pejabat takut menutup PLTU batu bara karena alasan kerugian negara. Padahal ini soal regulasi yang tidak disiapkan,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2025.

Lebih parah, Bhima menjelaskan, Sekretariat JETP di bawah pemerintahan Prabowo saat ini seperti ‘anak ayam kehilangan induk’. Hal itu karena Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya menaungi Sekretariat JETP, telah dihapus nomenklaturnya di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Dampaknya, Sekretariat JETP kesulitan untuk berkoordinasi. “Pemerintah ikut jadi biang JETP macet,” kata Bhima.

Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai pernyataan Hashim tidak akurat, keliru, dan tidak berdasarkan data. Sebab pendanaan JETP tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan disalurkan melalui berbagai skema seperti hibah, bantuan teknis, ekuitas, serta pembiayaan bilateral dan multilateral. 

Menurut IESR, hingga Desember 2024, negara pendonor dalam IPG telah mengucurkan US$ 230 juta dalam bentuk hibah dan bantuan teknis untuk 44 program. Selain itu, US$ 97 juta untuk 11 program yang masih dalam proses persetujuan. Berikutnya, US$1 miliar telah dialokasikan untuk investasi ekuitas dan pinjaman pada delapan proyek, termasuk pembiayaan PLTP Ijen sebesar US$126 juta dari International Development Finance Corporation (DFC) milik pemerintah Amerika Serikat. Bahkan, total pendanaan sebesar US$5,2-6,1 miliar untuk 19 proyek lain masih dalam tahap persetujuan, serta US$ 2 miliar telah dialokasikan dalam bentuk jaminan proyek dari Inggris dan Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, kegagalan JETP tidak dapat disimpulkan hanya karena keluarnya Amerika Serikat dari Persetujuan Paris di bawah pemerintahan Trump. “Kesepakatan ini tidak bertumpu pada satu negara saja, tetapi melibatkan berbagai pihak internasional yang tetap berkomitmen pada pendanaan transisi energi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Ahad, 2 Februari 2025 yang telah diberitakan Tempo.

Berdasarkan data-data yang didapatkan Tempo dan analisis pakar tersebut, Tempo menyimpulkan, klaim Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo bahwa JETP program gagal karena tidak ada pembiayaan yang masuk ke Indonesia, adalah keliru.