Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan sumber terbuka dan wawancara narasumber.  

Dollar Index yang dirilis Bloomberg menunjukkan kinerja dolar AS terhadap mata uang utama (Yen Jepang, Euro, Sterling, Australian dollar, NZD dan CHF cenderung menguat sepanjang tahun 2024. Termasuk juga terhadap mata uang Indonesia, Rupiah, Dolar AS menunjukkan penguatan pada bulan Oktober dan November 2024. 



Dilansir dari kinerja bulanan Dolar AS terhadap Rupiah yang dipublikasikan laman Investasi.com, pada bulan September, nilai 1 Dolar AS adalah Rp15.135. Kinerja terakhir Dolar AS naik pada Oktober menjadi Rp15.690 dan November naik kembali Rp15.781. 

Sedangkan dari kinerja harian, Dolar AS memang terjadi naik turun pada periode akhir Oktober hingga November 2024. Akan tetapi, dikutip dari ANTARA, lebih disebabkan oleh ketidakpastian terkait Pemilu AS yang menyelimuti kondisi pasar, bukan karena BRICS.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan kinerja Dolar AS cenderung menguat sekitar 3,4% dibandingkan dengan akhir tahun lalu. “Dolar AS tidak terpengaruh akibat langkah BRICS,” kata Josua.

Menurutnya, jika ke depan BRICS berhasil mengimplementasikan penggunaan mata uang alternatif atau sistem pembayaran bersama dalam perdagangan antar anggota, dampaknya bisa signifikan pada sistem keuangan global. “Ini dapat menurunkan dominasi Dolar AS dalam cadangan devisa dan transaksi internasional serta memberi pilihan bagi negara-negara lain yang ingin menghindari sanksi AS,” lanjutnya.

Namun, ia juga mengatakan proses ini tidak instan karena memerlukan waktu dan kepercayaan yang besar dari negara-negara pengguna.

Dalam artikel Tempo sebelumnya, Josua mengatakan KTT BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital Cina, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.

Dilansir Financial Express, kertas yang dipegang Putin saat KTT BRICS tersebut merupakan “Symbolic Banknote” atau simbol uang. Simbol ini melambangkan ambisi kolektif negara anggota untuk mengeksplorasi alternatif selain dolar AS dalam transaksi lintas batas. Hal ini juga menyoroti upaya BRICS untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri, yang tidak terlalu bergantung pada struktur keuangan Barat.

Dalam pertemuan tersebut Putin mengatakan negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi.

Tentang BRICS

Laman Portal BRICS menulis, Rusia merupakan pemrakarsa pembentukan BRICS yang tujuannya memperluas kerjasama multilateral. Pertemuan Tingkat Menteri BRICS pertama diselenggarakan atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada 20 September 2006.

Usulan Rusia ini disetujui  Republik Federasi Brasil, Republik India, Republik Rakyat Tiongkok dan terakhir bergabung Republik Afrika Selatan. Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain bergabung yaitu UAE, Iran, Mesir, Ethiopia. 

Dilansir Tempo, walaupun bukan anggota, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, menghadiri KTT BRICS Plus 2024 sebagai utusan khusus Presiden RI Prabowo Subianto. 

Namun, Ketua Pusat Studi Eropa dan Eurasia, Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra kepada Tempo mengatakan, dengan dominasi Russia, saat ini BRICS jadi alat agenda geopolitik Rusia. Hal ini berbeda saat Cina dan India mendominasi dengan agenda ekonomi.

“Rusia mau menciptakan poros anti-Barat dan BRICS digunakan untuk membentuk poros geopolitiknya,” kata Radityo.

Menurutnya, BRICS belum terbukti memiliki agenda ekonomi yang dapat menguntungkan Indonesia. Sebab kepentingan ekonomi Indonesia, seperti yang disarankan para pakar lainnya  dapat dicapai dengan pendekatan bilateral melalui aliansi G20 dan G77. “Indonesia tidak perlu bergabung, kerugian geopolitiknya terlalu besar jika kita mengikuti fomo diplomacy Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Terkait rencana anggota BRICS menciptakan sistem pembayaran untuk menggantikan hegemoni sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), yang didominasi oleh dolar AS, Radityo mengatakan tidak yakin negara-negara itu bisa bersepakat.

“Meskipun ada kebutuhan menyeimbangkan dolar AS, tapi masalahnya siapa yang mendominasi berikutnya? Apakah Cina atau India?” pungkasnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan unggahan yang menyebutkan BRICS bikin mata uang dolar AS langsung anjlok adalahkeliru.

Kinerja Dolar AS terhadap Rupiah cenderung menguat sekitar 3,4% dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Kinerja terakhir Dolar AS naik pada Oktober menjadi Rp15.690 dan November naik kembali Rp15.781. Sedangkan dari kinerja harian, Dolar AS memang terjadi naik turun pada periode akhir Oktober hingga November 2024. Akan tetapi, hal itu lebih disebabkan oleh ketidakpastian terkait Pemilu AS yang menyelimuti kondisi pasar, bukan karena BRICS.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa pemegang kartu BPJS Kesehatan tidak secara otomatis mendapatkan jenis bantuan lainnya. Setiap bantuan sosial memiliki kriteria penerima masing-masing dengan mekanisme pendaftaran dan pendataan yang berbeda dengan BPJS Kesehatan. 

Dilansir BPJS, Program Jaminan Sosial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 salah satunya mengatur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

KIS merupakan program pemerintah yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tidak dipungut iuran bulanan. Layanan ini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran peserta KIS sepenuhnya disubsidi pemerintah dan ditransfer langsung ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan tempat penerima terdaftar. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada Tempo mengatakan saat ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau pemegang kartu BPJS dengan kepesertaan aktif hanya dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.  

“Peserta JKN hanya mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Saat ini tidak ada kebijakan lain. Tidak ada pemberian atau penerimaan bantuan sosial atau bantuan-bantuan  lainnya” kata Rizzky, Rabu 6 November 2024.

Ia juga mengingatkan agar peserta JKN berhati-hati apabila menerima pengumuman seperti yang banyak beredar di media sosial atau pesan berantai yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Seluruh kebijakan dan program JKN dapat diakses melalui website dan akun media sosial BPJS.

“Semua kebijakan terkait peserta JKN dirilis secara resmi melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan. Postingan Facebook tersebuthoax dan penipuan” lanjutnya. 

Ia pun mengatakan apabila masyarakat memiliki pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165. 

Sedangkan website resmi BPJS Kesehatan yakni: https://bpjs-kesehatan.go.id

Instagram: https://www.instagram.com/bpjskesehatan_ri/  

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bpjskesehatan_ri?lang=id-ID  

Sebelumnya juga beredar informasi serupa tentang penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang bisa mendapatkan uang Rp2,4 juta, khususnya bagi mereka yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)  juga dibantah oleh Pemkab Bojonegoro.

Dilansir Portal Informasi Indonesia, pada tahun 2024 pemerintah memberikan bansos kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dalam bentuk : 

Cara Mendapatkan Bantuan Sosial

Dikutip dari laman pemerintah Indonesia, Indonesia.go.id, untuk bisa menerima bansos, warga yang membutuhkan harus terdaftar terlebih dahulu dalam DTKS. DTKS adalah data induk yang berisi informasi tentang penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS berperan sebagai panduan bagi lembaga-lembaga yang memberikan bantuan sosial. Ada dua cara untuk mendaftar DTKS guna mendapatkan bansos, yakni secara offline dan online.

Pendaftaran Offline DTKS:

Pendaftaran Online DTKS:

Dilansir laman Facebook Kementerian Sosial RI, terkait beredarnya pesan berantai yang berisi pengumuman pencairan bansos bulan November 2024, Kemensos memastikan pesan tersebuthoax. 



Kartu Indonesia Sehat

Melalui jaminan sosial ini, pemegang  KIS mendapatkan pengobatan secara gratis di klinik, puskesmas, atau rumah sakit di Indonesia. Peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya secara tatap muka melalui Mobile Customer Service (MCS), Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), Kantor BPJS Kesehatan atau melalui aplikasi JKN Online.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim yang menyebut pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendapatkan bantuan uang tunai Rp3 juta dan mendapatkan lima bantuan sosial dari pemerintah setelah pelantikan presiden adalahkeliru.

Bantuan atau subsidi pemerintah kepada penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak diberikan langsung tunai kepada warga namun dibayarkan pemerintah pada fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar.

Kementerian Sosial sampai saat ini belum mengumumkan tanggal pasti pencairan bansos bulan November 2024. Jadwal pencairan dan penerima bansos merupakan warga yang telah diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk memantau pencairan bansos masyarakat dapat mengunjungi website https://cekbansos.kemensos.go.id. Adapun pesan berantai yang beredar di whatsapp tentang pencairan bansos bulan November 2024 adalah tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “70 Preman Anak Buah Jokowi Diringkus” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada media massa atau sumber kredibel lain yang membenarkan narasi tersebut.
TurnBackHoax memanfaatkan fitur Google Lens dan menemukan foto dalam video unggahan akun TikTok “ajjakanza”berasal dari laman Taktik News taktiknews.com. Konteks asli foto adalah momen saat Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menangkap 485 tersangka peredaran narkotika pada Agustus 2024.

Unggahan dengan narasi “70 preman anak buah Jokowi diringkus” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Riset Tirto mula-mula menyimak video sampai tuntas. Namun begitu, dalam video kami tak menemukan adanya informasi yang menyatakan bahwa Anies mendukung RK untuk Gubernur DKI Jakarta, seperti dalam takarir unggahan.

Video yang disertakan hanya menarasikan survei PPI. Dengan memanfaatkan penelusuran Google, kami menemukan bahwa jajak pendapat ini benar adanya, salah satunya dilaporkan oleh CNN Indonesia.

Temuan survei PPI selama 21 – 25 Oktober 2024 itu mengungkap, sebanyak 44,5 persen pemilih Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 mengarahkan dukungannya ke RK-Suswono. Kemudian 33,3 persen lainnya memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

Sekitar 4,1 persen pendukung Anies memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Adapun 18,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Pemilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga diketahui condong ke RK-Suswono. Sebanyak 51,3 persen menyatakan akan memilih RK-Suswono.

Kemudian, 27,5 persen lainnya memilih Pramono-Rano. Ada 3,5 persen yang memilih Dharma-Kun dan 17,7 persen sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Jajak pendapat PPI ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui multistage random sampling.

Namun demikian, sampai artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan Anies soal dukungannya di Pilgub Jakarta 2024.

Seperti dilaporkan Tempo, Jumat (11/10/2024), Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum mengukuhkan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta.

"Keberpihakan terhadap rakyat yang lemah harus diperhatikan. Pada saatnya, Mas Anies akan menentukan pilihannya. Kita tunggu saja," kata Sahrin, menukil Tempo.

Untuk diketahui, Anies sebelumnya sempat diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem untuk maju di Pilgub Jakarta. Kendati begitu, ketiga partai politik itu berbalik arah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kemudian mendukung bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono.

Berikutnya, Anies juga sempat diwacanakan akan dipasangkan dengan Rano Karno yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ternyata yang didaftarkan PDIP adalah paslon dari kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.

Usai gagal bergabung dalam kontestasi Pilkada 2024, pada akhir Agustus lalu, Anies sempat memberi sinyal akan membangun partai politik baru.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi di media sosial yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberi dukungan pada Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang disertakan dalam unggahan hanya menarasikan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan tidak memuat informasi soal Anies mendukung RK untuk Gubernur DKI Jakarta.

Sampai artikel ini diterbitkan, belum ada pernyataan Anies soal dukungannya di Pilgub Jakarta 2024. Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, menyatakan kalau Anies belum mengukuhkan dukungan resmi kepada satupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, per 11 Oktober 2024.