Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital Cina, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.

“Saya sudah cek di Bloomberg, tapi tidak ada BRICS. Biasanya kalaucrypto yang terdaftar dan legal, bisa dicek di Bloomberg,” kata Josua kepada Tempo, 6 November 2024. Hal itu juga didukung dengan dokumen-dokumen terakhir yang dihasilkan dalam KTT BRICS 2024. “Di dalam dokumen resmi juga tidak ada [peluncuran mata uang BRICS],” kata ekonom lulusan Universitas Amsterdam ini.

Kemungkinan, kata dia, nama BRICS yang terlihat di situs yang memuat informasi nilai tukar uang dengan dolar adalah palsu. Kemungkinan lain ada kesamaan nama. “Nilai tukar BRICS terhadap dolar AS yang muncul di beberapa konten kemungkinan besar adalah spekulasi atau salah pengertian, dan ini tidak mempengaruhi nilai tukar mata uang konvensional yang berlaku di pasar,” katanya. 

Josua mengatakan beberapa negara BRICS telah mengadopsi sistem pembayaran digital, seperti BRICS Pay yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa menggunakanUS dollaratau dolar AS. Namun sebenarnya sistem ini lebih berupa jaringan pembayaran daripada mata uang digital. 

Uang digital di sini, kata dia, merujuk pada bentuk mata uang yang berbasis teknologiblockchain dan bertujuan untuk mempercepat transaksi internasional secara lebih efisien, dengan perlindungan keamanan yang tinggi. Uang digital seperti ini masih berada dalam tahap awal di banyak negara dan perlu pengawasan regulasi untuk memastikan keamanan dan stabilitas transaksi lintas negara.

Jika mata uang digital BRICS diluncurkan dan diadopsi secara luas dalam perdagangan antar negara-negara BRICS, Josua meyakini, dapat mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional, terutama di kawasan negara-negara yang berusaha menghindari ketergantungan pada dolar AS. Negara-negara BRICS memiliki alasan geopolitik dan ekonomi untuk mencoba mengurangi ketergantungan pada dolar AS karena ini dapat melindungi mereka dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 

Akan tetapi, Ia mengingatkan transisi dari dolar AS ke mata uang BRICS dalam perdagangan global akan membutuhkan waktu yang lama karena kepercayaan terhadap dolar AS dan infrastruktur yang terkait dengannya sudah mendominasi. “Jadi, meskipun sudah terdapat inisiasi untuk mata uang digital BRICS, namun mata uang BRICS saat ini belum ada atau diterapkan, dan klaim tentang nilai tukar BRICS terhadapUS dollarlebih merupakan spekulasi.

BRICS adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), perhimpunan dari 5 negara yang bertujuan memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggotanya untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Dalam dokumen Development of BRICS Digital pada Januari 2024 [ arsip ], salah satu poin komitmen anggota-anggota BRICS adalah menggunakan mata uang lokal, bukan menerbitkan mata uang baru. Hal ini dinilai lebih cepat daripada membuat mata uang digital baik untuk transaksi domestik maupun internasional. 

Kemudian pada KTT BRICS 2024, salah satu usulan yang dibahas adalah pengembangan jaringan bank komersial global yang dapat melakukan transaksi lintas batas dalam mata uang lokal, dengan penyelesaian yang didukung oleh pertukaran informasi melalui mekanisme alternatif, seperti disebutkan dalam dokumen Improvement of The International Monetary and Financial System [ arsip ].

Namun gelombang misinformasi bermunculan di media sosial setelah KTT BRICS ke-16 yang berlangsung pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan, Rusia. Tempo menemukan 900 konten di Facebook dan 300 konten di Instagram yang mengunggah terkait kata kunci “mata uang BRICS”. 

Dari konten-konten tersebut terdapat sejumlah konten yang keliru atau menyesatkan yakni: “BRICS atau Rusia meluncurkan mata uang BRICS dengan bendera Indonesia”, “harga konversi BRICS keUS dollardan Rupiah”, serta “BRICS telah menggantikanUS dollar”.

Artikel cek fakta Tempo sebelumnya menjelaskan uang kertas dalam kolase video tersebut merupakan simbolis dan digunakan sebagai souvenir dalam KTT BRICS yang berlangsung di Kazan, Rusia. Lembaran uang tersebut saat ini bukan alat pembayaran dan tidak bisa digunakan untuk transaksi menggantikan dolar Amerika Serikat. Sekretaris pers kepala negara Rusia, Dmitry Peskov, menyebut uang kertas itu sebagai “uang kuasi”, simbol kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota BRICS dengan menampilkan bendera negara-negara anggotanya.

Mata uang BRICS masih sebatas ide. Belum ada pengumuman resmi yang dibuat mengenai peluncuran mata uang tersebut. Selama ini, kelima negara tersebut menggunakan mata uangnya masing-masing dalam melakukan transaksi perdagangan.

Dikutip dari CNN Indonesia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov mengatakan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, belum berencana untuk membuat mata uang khusus bagi negara-negara anggota BRICS. Sebab, pembuatan mata uang BRICS membutuhkan proses panjang yang tidak mudah. 

Saat ini, semua negara anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional mereka atau mata uang dolar AS untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan negara anggota lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tempo, klaim mata uang BRICS punya nilai tukar dengan dolar AS adalahkeliru.

Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di Rusia Oktober lalu, tidak meluncurkan mata uang digital bersama secara resmi, baik dalam bentuk digital maupun konvensional. Meskipun beberapa negara BRICS sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti rubel digital Rusia dan yuan digital Cina, mata uang digital BRICS yang spesifik dan terintegrasi untuk seluruh negara anggota belum hadir sebagai satu entitas di pasar kripto.

Tim Cek Fakta Tempo menemukan, video tersebut hasil suntingan. Video aslinya adalah pidato perdana Presiden Prabowo saat pelantikannya sebagai Presiden RI ke-8 periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR RI, 20 Oktober 2024 lalu. Pidato lengkap bisa disaksikan di sini dan sini.



Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan Undang-undang Dasar dan berbakti untuk negara dan bangsa. 

Prabowo mengajak untuk menjadi bangsa yang tidak takut rintangan dan tantangan. Dari keseluruhan pidatonya, tidak ada pernyataan Prabowo akan memberi bantuan biaya sekolah, kuliah, modal usaha, membayar hutang atau renovasi rumah seperti pernyataannya pada video di atas.

Tempo juga memverifikasi video denganvideo detector, True Media. Hasil analisis True Media menunjukkan bahwa 100 persen kemungkinan audio dalam video Prabowo tentang pemberian bantuan telah diubah dengan generator AI. Analisis wajah juga 99 persen ditemukan ketidaksesuaian antara gerak wajah dengan ucapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video yang mengklaim Prabowo bagi-bagi bantuan adalahkeliru.  

Video tersebut adalah hasil rekayasa menggunakangenerated-AI audio.

Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV Martian Damanik mengatakan bahwa video yang beredar tersebut adalah konten hoaks. “Hoaks,” ujarnya melalui pesan, 5 November 2024.

Tempo juga menggunakan layananreverse image searchdari mesin pencari Yandex dan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) pendeteksideepfake, untuk memverifikasi kedua video tersebut. Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Kedua video menampilkan presenter berita KompasTV, Nitia Anisa. Video serupa ditemukan di saluran YouTube KompasTV yang diunggah 10 September 2020. Video berkaitan dengan kompetisi yang digelar untuk memperingati HUT Kompas TV, bukan tentang judionline. 

Selain itu, bila diperhatikan, di saat-saat tertentu terdeteksi ketidaksinkronan antara gerak bibir orang dalam video itu dengan suara yang keluar dari video. Misalnya, pada detik ke-12, gerak bibir Nitia Anisa seakan berkata huruf u, namun suara yang keluar kata “bet terendah.”

Hal itu menjadi salah satu ciri-ciri video yang dihasilkan dengandeepfake. Yakni, ketidaksesuaian gerak orang dalam video, dengan suara yang keluar atau gerak badan lainnya.

Video 2



Video ini aslinya pernah ditayangkan oleh kanal YouTube CNN Indonesia berjudul “Deretan Mobil Mewah di Kampung YouTuber Bondowoso” pada 26 Oktober 2021.

Tayangan CNN Indonesia itu menyebut Dusun Ploso, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur yang ekonomi warganya mulai berubah seiring aktivitas sehari-hari menjadi YouTuber. Pria dalam video ini adalah warga Dusun Ploso bernama Sihon. Dia mengatakan bahwa sejak menjadi YouTuber, ia dapat meraih satu persatu keinginannya seperti membeli mobil, membangun rumah dan memberangkatkan umroh orang tuanya. 

Sama sekali dalam pernyataannya ia tidak menyebut tentang situs judionline Surya 898. Analisa pemeriksadeepfake berbasis AI dari Truemedia.org menyatakan video pertama memiliki bukti kuat telah dimanipulasi menggunakan AI ataudeepfake. Tampilan wajah 99 persen telah dimanipulasi, sementara suaranya 100 persen dihasilkan AI.

Video 3



Video kedua juga berstatus terbukti kuat hasil rekayasadeepfake, sebagaimana analisa Truemedia.org. Kemungkinan terjadi manipulasi wajah dan suara sama-sama sebesar 99 persen.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tayangan KompasTV berupa promosi judionline, adalah klaim yang keliru.

Dalam video aslinya, sesungguhnya presenter berita KompasTV Nitia Anisa sedang menginformasikan lomba yang diadakan saluran TV tersebut. Namun videonya telah direkayasa sehingga seakan-akan sedang membaca berita tentang promosi judionline.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi video tersebut dengan meminta keterangan institusi terkait. Sebagai disclaimer, pemeriksaan fakta ini hanya terbatas pada materi video yang beredar di media sosial. Tempo tidak melakukan pemeriksaan fakta mengenai siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah memenuhi tindak pidana pemilu seperti benar tidaknya terjadi politik uang, sebab penyelidikan atas tindakan itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, poster yang terdapat pada kedua video tersebut merupakan bahan kampanye pasangan Calon Bupati KH Kholilurrahman dan Calon Wakil Bupati Sukriyanto pada Pilkada 2024, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan KH Kholilurrahman-Sukriyanto mengidentifikasi diri dengan akronim KHARISMA.

Foto: Madura Post

Kepada Tempo, Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus membenarkan video pembagian amplop putih dan poster tersebut terjadi di Pamekasan. Poster tersebut milik pasangan calon nomor urut 2, KH Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma). “Video pertama itu sudah kami laporkan ke Polres Pamekasan sebagai pelanggaran pidana pilkada (Pemilu),” kata Sukma.

Sukma enggan menjelaskan bentuk pidana pemilu yang dilakukan pasangan nomor urut 2 tersebut. Ia juga tidak memberi jawaban saat ditanya terkait lokasi kejadian. “Karena sudah di kepolisian, silakan langsung ke Humas Polres,” katanya melanjutkan.  

Saat ditanya tentang video yang menunjukan poster pasangan Kharisma yang ditempel di meja dan dinding sekolah, ia mengatakan baru mengetahui informasinya. “Saya baru tahu video ini darisampeyan(anda),” ucapnya.

Penelusuran Tempo menunjukkan bahwa video tersebut diduga berlokasi di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Ini terlihat dari tulisan pada meja dalam video tersebut.



Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto kepada Tempo mengatakan Polres telah menerima laporan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. “Betul, sudah laporan ke SPKT dan sedang  ditindak lanjuti oleh Gakkumdu Polri. Saat ini masih pemanggilan saksi-saksi,” kata Sugiarto.

Ketua Tim Hukum Pasangan Kharisma, Wahyudi, mengaku telah mengetahui dan mengikuti proses hukum di Polres Pamekasan. “Nah, terkait dengan dugaan adanya money politics seperti yang ada di video tersebut, itu sebenarnya acara hajatan keluarga bersama warga sekitar warga pada sekitar di desa Bujur Timur Kecamatan Batumarmar Pamekasan, 16 Oktober 2024 malam,” kata Wahyudi.

Namun ia mengatakan, pembagian amplop dan stiker tersebut dilakukan atas inisiatif warga karena kegiatan tersebut bukan agenda kampanye resmi dari relawan.

Terkait video yang menunjukkan stiker pasangan calon Kharisma yang tertempel di meja, buku dan dinding sekolah, Wahyudi mengaku telah melakukan penelusuran lapangan.

“Soal stiker kampanye di sekolah, tentu kami sangat menyayangkan dan telah melakukan pendalaman ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran dan motifnya. Dugaan kami iniblack campaign,” katanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280, ayat 1 menyebutkan “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pelanggaran terhadap pasal 280, diatur dalam  pasal 521 dan pasal 523 ayat (1) yaitu  ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video pembagian amplop dan poster pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan nomor urut 2 adalahbenar.

Bawaslu dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Pamekasan membenarkan mengenai video pertama. Mereka sedang menangani kasus tersebut. Sedangkan video kedua,  Ketua Tim Hukum Pasangan Kharisma, Wahyudi, mengatakan timnya telah melakukan penelusuran di lapangan.