Melalui hasil pencarian di mesin pencari dengan kata kunci “UGM terancam ditutup karena memberikan ijazah palsu”, tidak ditemukan informasi kredibel yang memverifikasi klaim bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan ditutup karena terbukti menerbitkan ijazah palsu. Tidak ada pemberitaan dari media arus utama maupun pernyataan resmi pemerintah yang menyebut adanya rencana penutupan UGM terkait isu tersebut.

Sebaliknya, pihak UGM justru telah memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan mengenai ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo. Mengutip klarifikasi UGM berjudul “Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah dan Skripsi Palsu Joko Widodo” yang dipublikasikan pada 21 Maret 2025,

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli.

Baca juga:Jokowi Terima Permohonan Maaf Rismon soal Tudingan Ijazah Palsu

“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

Selain itu, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto menilai tuduhan pemalsuan ijazah tersebut tidak berdasar. Ia juga menyesalkan masih adanya pihak yang menuduh UGM melindungi Jokowi terkait isu tersebut.

“Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ujar Marcus dalam klarifikasi tersebut.

Klarifikasi resmi dari pihak universitas ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa UGM menerbitkan ijazah palsu sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 15 April 2025, Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu dalam keterangan resminya juga menyampaikan bahwa UGM tidak berkaitan dengan konflik kepentingan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

"UGM tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Joko Widodo,” ujarnya.

Andi menjelaskan bahwa UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. Andi menegaskan, UGM siap menunjukkan data-data pribadi Jokowi jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum.

Baca juga:Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Janji ke Gibran Tebus Kegaduhan

Dari informasi tersebut, sudah jelas bahwa pihak UGM secara resmi meminta publik untuk tidak mengaitkan institusi dengan tuduhan konflik atau perlindungan palsu terhadap Jokowi. Hingga saat ini, tidak ditemukan juga informasi kredibel yang menyebut UGM terbukti memberikan ijazah palsu maupun terancam ditutup. Hal ini ini menunjukkan bahwa narasi dalam unggahan yang menyebut UGM terancam ditutup karena ijazah palsu adalah tidak berdasar.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Universitas Gadjah Mada terancam ditutup karena terbukti memberikan ijazah palsu kepada Presiden Joko Widodo adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Pihak UGM telah memberikan klarifikasi resmi bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah sah, serta menekankan agar institusi tidak dikaitkan dengan tuduhan palsu. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti kredibel yang mendukung klaim penutupan atau penerbitan ijazah palsu.

==

Baca juga:Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo: Penggugat Ajukan Sumpah Pemutus

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 117 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, KDM, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Indonesia.

Melansir YouTube Kompas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian memang memicu kekhawatiran. Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dinna menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, maka akan sulit bagi Indonesia untuk keluar.

Menurut Dinna, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi. Bergabung dengan Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia berada di posisi salah. Meski menjadi sorotan, pemerintah menegaskan komitmen pada kemerdekaan Palestina terkait keputusan tersebut.

Dalam rilis Tirto “RI Tangguhkan Pembahasan BoP di dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI”, Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BoP masih ditangguhkan. Meskipun kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina.

“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BoP untuk sementara belum dilanjutkan,” begitu keterangan Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.

Dalam rilis Kompas, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan dukungan terhadap Palestina, dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran.

Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial yang menyebutkan Trump mengeluarkan pernyataan keras kepada Jakarta jika menarik diri dari BoP merupakan pernyataan tidak resmi tertulis dari Donald Trump. Pernyataan tersebut hanya sekadar opini pakar Hukum Internasional, bahwa akan ada potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Melansir Antara News, Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, AS, Kamis (19/02/2026), merupakan momentum penting untuk membangun kembali Gaza. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan Trump memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rencana menarik diri dari BoP.

Baca juga:Prabowo Jelaskan soal US$1 Miliar Buat Gabung BoP, RI Tak Bayar

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Akun tersebut memiliki 117 ribu pengikut dan sering membagikan informasi terkait Trump, Prabowo, Purbaya, KDM, dan banyak tokoh lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menegaskan bahwa akun resmi Menteri Keuangan Purbaya hanya ada di Instagram dan TikTok dengan nama @menkeuri, bukan di Facebook.

Dari situ diketahui bahwa informasi yang disebarkan tidak resmi dan bukan berasal dari sumber kredibel. Akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI di Facebook adalah bukan akun resmi.

Lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Trump mengeluarkan pernyataan keras terhadap Indonesia.

Melansir YouTube Kompas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian memang memicu kekhawatiran. Pengajar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengatakan politik luar negeri Indonesia berada di zona yang sangat berbahaya dengan ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dinna menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Indonesia bagian dari aliansi AS, jika sudah masuk ke dalam Dewan Perdamaian, maka akan sulit bagi Indonesia untuk keluar.

Menurut Dinna, AS dan Israel tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia pergi. Bergabung dengan Dewan Perdamaian dinilai membuat Indonesia berada di posisi salah. Meski menjadi sorotan, pemerintah menegaskan komitmen pada kemerdekaan Palestina terkait keputusan tersebut.

Dalam rilis Tirto “RI Tangguhkan Pembahasan BoP di dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI”, Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BoP masih ditangguhkan. Meskipun kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina.

“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BoP untuk sementara belum dilanjutkan,” begitu keterangan Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.

Dalam rilis Kompas, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo menyatakan akan mengundurkan diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan dukungan terhadap Palestina, dan Indonesia tidak pernah berjanji membayar iuran.

Prabowo mengatakan, tujuan Indonesia gabung Dewan Perdamaian guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina.

Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial yang menyebutkan Trump mengeluarkan pernyataan keras kepada Jakarta jika menarik diri dari BoP merupakan pernyataan tidak resmi tertulis dari Donald Trump. Pernyataan tersebut hanya sekadar opini pakar Hukum Internasional, bahwa akan ada potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Melansir Antara News, Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington DC, AS, Kamis (19/02/2026), merupakan momentum penting untuk membangun kembali Gaza. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan dukungan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.

Sampai artikel ini ditulis, belum ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan Trump memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rencana menarik diri dari BoP.

Baca juga:Prabowo Jelaskan soal US$1 Miliar Buat Gabung BoP, RI Tak Bayar

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sampai artikel ini ditulis, tidak ada informasi dari media kredibel ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Tim Periksa Fakta Tirto mewawancarai dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes, AIFO-K, CBP.Med, Akp, yang menjelaskan bahwa informasi tentang vaksin BCG dan DPT mengandung virus campak tidak benar.

Dr. Wilson menjelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberculosis dan mengandung bakteri hidup yang dilemahkan dari Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus apa pun, termasuk virus campak. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini berisi toksoid difteri, toksoid tetanus, serta komponen bakteri pertusis, dan juga tidak mengandung virus campak.

Baca juga:Keragu-Raguan Vaksin di Tengah Arus Disinformasi Digital

“DPT juga bukan vaksin mRNA. Teknologi mRNA digunakan pada beberapa vaksin COVID‑19, bukan pada DPT,” jelas dr. Wilson.

Virus campak hanya terdapat pada vaksin khusus yaitu MMR vaccine yang fungsinya melindungi dari Measles, Mumps, dan Rubella. Dengan demikian, klaim bahwa bayi sudah “dimasukkan” virus campak melalui vaksin BCG atau DPT sejak lahir adalah tidak berdasar.

Selain itu, klaim yang menyebut bahwa virus dalam vaksin bisa aktif kembali melalui “kode genetik manusia” juga salah secara ilmiah, menurut dr. Wilson pernyataan ini tidak sesuai dengan mekanisme biologis vaksin.

Ia menjelaskan, bahwa vaksin campak memang memiliki virus yang dilemahkan, namun virus tersebut tidak dapat berubah menjadi virulen kembali melalui “kode genetik manusia”. Gen manusia tidak dapat mengaktifkan virus yang ada di dalam vaksin menjadi virus penyakit.

Untuk vaksin berbasis mRNA, mekanismenya berbeda. mRNA hanya berfungsi sebagai instruksi sementara untuk membuat protein antigen. mRNA tidak masuk ke inti sel dan tidak mengubah DNA manusia, dan setelah digunakan akan cepat dihancurkan oleh enzim sel. Jadi klaim tentang “aktivasi virus oleh kode genetika manusia” tidak memiliki dasar ilmiah.

Mengenai kemungkinan penularan campak, dr. Wilson menjelaskan bahwa penyakit ini tidak ada hubungannya dengan vaksin DPT. Campak menyebar melalui droplet pernapasan, aerosol, atau kontak dengan sekret saluran napas penderita. Namun, orang yang tidak divaksin campak (MMR) memang lebih rentan tertular dan menularkan virus jika terinfeksi.

Dengan demikian, klaim dalam unggahan bahwa bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT akan terkena campak adalah tidak benar. Vaksin yang diberikan kepada bayi justru melindungi mereka dari penyakit serius, bukan menimbulkan risiko campak.

Dengan demikian, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah salah dan menyesatkan (False and Misleading).

Baca juga:Menkes Kirim Tim Pelajari Temuan Vaksin Kanker di Rusia

Melalui wawancara dengan dr. Wilson, telah diketahui bahwa vaksin BCG dan DPT tidak mengandung virus campak dan tidak dapat menimbulkan campak. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah atau medis yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut menyebabkan anak terinfeksi campak.