Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “rekrutmen asesor sekolah dan madrasah 2025” ke mesin pencari Google. Penelusuran teratas mengarah ke sejumlah artikel yang membantah klaim, yakni:

“Waspada Hoaks Rekrutmen Asesor Sekolah/Madrasah 2025” yang tayang Kamis (27/2/2025) di laman kemdikbud.go.id, dan

“[HOAKS] POSTER REKRUTMEN ASESOR SEKOLAH DAN MADRASAH 2025” yang tayang Rabu (26/2/2025) di komdigi.go.id.

Dilansir dari komdigi.go.id, rekrutmen 1.800 calon asesor sekolah dan madrasah pernah dibuka pada 2021 dan berakhir 8 Mei 2021. Hingga saat ini, BAN-PDM belum mengumumkan penyelenggaraan rekrutmen asesor tahun 2025. Poster rekrutmen yang beredar merupakan modus penipuan lowongan kerja.

Unggahan berisi tautan “rekrutmen asesor sekolah dan madrasah” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tirto mencoba menyaksikan keseluruhan video berdurasi sekitar 40 detik di YouTube dan Threads. Tidak banyak petunjuk yang kami dapatkan dari video tersebut.

Kami kemudian mencoba melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), salah satu hasilnya mengarahkan ke unggahan TikTok berikut. Unggahan ini menampilkan video yang sama, tapi narasinya berbeda. Uang yang ditampilkan di video disebut sebagai hasil sitaan hasil korupsi bekas Direktur Utama Pertamina, Nur Pamudji, sebesar Rp173 miliar. Di video tersebut juga terlihat watermarkSuara.com.

Video yang beredar di Facebook juga mempunyai watermark Suara.com.

Berdasar petunjuk yang ada, kami mencoba melakukan pencarian dengan kata kunci, “suara. com tumpukan uang pln”. Hasil pencarian teratas mengarahkan ke unggahan berikut dari kanal YouTube media Suaradotcom (terverifikasi).

Video tersebut berjudul "Polisi Perlihatkan Tumpukan Uang Rp 173 Miliar Hasil Korupsi Eks Dirut PT PLN Nur Pamudji". Video berasal dari kejadian hampir lima tahun lalu. Suaradotcom mengunggah video tersebut pada 28 Juni 2019.

Kami juga menemukan video berikut dari SCTV pada tahun 2019. Seperti Suara.com, pemberitaan SCTV juga menyebut bahwa uang Rp173 miliar tersebut adalah barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) oleh PLN di tahun anggaran tahun 2010.

Berdasarkan arsip Tirto, pada tahun 2019, memang ada kasus korupsi pengadaan solar yang melibatkan mantan Dirut PLN, Nur Pamudji. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp188 miliar kala itu.

Kasus tersebut melibatkan upaya Nur yang memanipulasi tender pengadaan HSD pada 2010. Tuban Konsorsium yang melibatkan Trans-Pacific Petrochemical lndotama (TPPI) menang dan masuk menjadi pemasok HSD. Bahan bakar itu digunakan untuk suplai ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok dan PLTGU Belawan periode tahun 2010.

Kontrak antara PLN dan Tuban Konsorsium berjangka empat tahun, sampai 10 Desember 2014. Namun, TPPI hanya mampu memasok 11 bulan. Hal ini mendorong PLN harus memasok HSD dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan menyebabkan PLN mengalami kerugian.

Jadi, video yang beredar di media sosial bukanlah video penyitaan bukti korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, tetapi penyitaan barang bukti korupsi Dirut PLN pada tahun 2019, yang kurang lebih berjumlah sekitar Rp173 miliar.

Terkait klaim adanya kasus korupsi PLN pada tahun 2025 senilai Rp1,2 triliun, kasusnya sendiri belum terkonfirmasi. Mengutip Kumparan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sejauh ini masih melakukan penyelidikan. Kasus yang dimaksud terkait dengan mangkraknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Kalimantan Barat. Mangkraknya proyek tersebut diduga sebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp1,2 triliun.

"Masih tahap penyelidikan, ya. Belum bisa saya konfirmasikan sekarang. Masih dalam penyelidikan tahap awal," ungkap Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Arief Adiharsa, seperti dilansir dari Kumparan.

Polisi disebut juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PLN Pusat pada 3 Maret 2025 lalu.

Diketahui, PLTU 1 Kalbar mulai mangkrak pada 2016, sebab konsorsium KSO BRN yang memenangkan proses lelang ternyata tidak memenuhi syarat prakualifikasi dan evaluasi teknis.

Dalam beberapa hari terakhir, kami juga menemukan sejumlah narasi hoaks terkait berbagai kasus korupsi. Berikut beberapa di antaranya.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan video soal penampakan uang korupsi PT PLN Rp1,2 T di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang beredar adalah video dari kejadian lampau soal penyitaan barang bukti korupsi sebesar Rp173 miliar oleh Dirut PLN, Nur Pamudji, pada tahun 2019 lalu.

Dugaan korupsi terhadap PLN pada tahun tahun 2025 belum sampai tahap penyitaan barang bukti hingga Rabu (19/3/2025). Menurut informasi dari Polri, sejauh ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal sehingga belum bisa dikonfirmasi. Nilai Rp1,2 triliun merujuk ke besarnya kerugian negara akibat mangkraknya proyek PLTU 1 Kalimantan Barat pada tahun 2016, yang disebut sedang diselidiki.

==Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Tirto menyaksikan keseluruhan video pendek yang tersebar di media sosial tersebut. Video tersebut menjabarkan profil Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priambodo.

Nama yang disebutkan pertama adalah keponakan Jokowi, anak dari adik bungsu Jokowi, Titik Relawati. Dia menempati posisi Manager Non-Government Relations di PT Pertamina sejak Maret 2024.

Sementara Joko Priambodo adalah Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, sejak 20 Mei 2024. Dia secara tidak langsung adalah keponakan Jokowi. Joko adalah menantu dari Idayati yang merupakan adik kandung Jokowi.

Namun, dalam video singkat yang tersebar di media sosial, tidak ada sama sekali informasi soal keterlibatan dua orang itu terhadap dugaan kasus korupsi Pertamina. Narasi soal keluarga Jokowi terlibat dalam korupsi Pertamina juga hanya berdasar keterangan teks yang tidak dibahas di dalam video.

Kami kemudian melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari beberapa klip video tersebut. Salah satu hasil pencarian mengarahkan ke video TikTok berikut, dari unggahan Juli 2024 lalu.

Konten tersebut berisikan audio yang sama dengan unggahan lain di media sosial, yang membahas soal Bagaskara dan Joko yang menjabat posisi strategis di Pertamina. Namun, narasi dalam video tersebut juga tidak menyebut adanya keterlibatan dua orang tersebut dalam kasus korupsi. Pun, video tersebut diunggah sejak Juli 2024, jauh sebelum kasus korupsi Pertamina terkuak.

Tirto kemudian mencoba melakukan pencarian berdasar petunjuk di thumbnail awal video. Potongan judul dengan highlight oranye bertuliskan 'Keluarga Jokowi Punya Jabatan Strategis di Pertamina," begitu yang kami simpulkan dari potongan judul tersebut. Teks tersebut kemudian kami gunakan untuk melakukan pencarian. Hasil penelusuran teratas mengarahkan kami ke video berikut dari Kompas.com.

Video tersebut sama persis dengan unggahan yang tersebar di media sosial, hanya saja durasinya lebih panjang. Video Kompas.com berdurasi sekitar 2,5 menit.

Isinya selain menjelaskan soal profil Bagaskara dan Joko juga membahas soal tanggapan Pertamina terkait jabatan dua famili Jokowi ini.

Video tersebut juga pertama diunggah pada 9 Juni 2024. Kala itu pemberitaan media massa menyoroti adanya dua kerabat Jokowi yang baru saja menempati jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina.

Lebih jauh, hasil pemantauan Tirto, sampai dengan Rabu (19/3/2025) ada sembilan orang tersangka kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Tidak ada nama Bagaskara ataupun Joko dalam daftar tersebut. Berikut rangkuman Antara soal nama dan jabatan para tersangka:

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan narasi video yang menyebut keluarga Jokowi terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pertamina bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Video yang tesebar di media sosial adalah potongan laporan Kompas.com soal dua keponakan Jokowi yang duduk di jabatan strategis di Pertamina. Tidak ada penjelasan soal keterlibatan keduanya dalam kasus korupsi Pertamina. Video tersebut juga dipublikasikan pada Juli 2024, tidak terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang baru terkuak pada Februari 2025.

Sampai dengan Rabu (19/3/2025), baru ada sembilan orang tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina berdasar penetapan dari Kejaksaan Agung. Tidak ada nama Bagaskara dan Joko, keponakan Jokowi, dalam daftar tersebut.

Sosok orang yang ditangkap dalam video yang beredar bukanlah Ridwan Kamil.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk mengecek jejak digital video yang beredar.

Video dari momen serupa dengan sudut pandang berbeda ditemukan di kanal YouTube Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 11 Maret 2025.

Momen penangkapan BA juga diwartakan Kompas TV Palembang.

Pria berompi oranye itu adalah BA, anggota DPRD Musi Rawas yang menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit.

BA diduga memanipulasi dokumen penguasaan hak atas lahan negara seluas 5.974 hektare yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh pihak swasta.

Perbuatan tersebut dilakukan saat menjabat sebagai Kepala Desa Mulyoharjo, Kabupaten Musi Rawas periode 2010-2016.

Ia diduga merugikan negara hingga Rp 61,3 miliar.

Tersangka BA telah dipanggil sebanyak tiga kali, tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan sah.

Kemudian pada Selasa (11/3/2025), tim Penyidik Kejati Sumsel menangkap BA di Hotel Alam Sutra, Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan status Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

Dilansir Kompas.com, sejauh ini Ridwan Kamil dipanggil menjadi saksi.

Video Ridwan Kamil ditangkap merupakan konten yang disebarkan dengan konteks keliru.

Momen dalam video merupakan penangkapan tersangka BA pada Selasa (11/3/2025) terkait kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit.

Ridwan kamil tidak ditangkap KPK, tetapi dipanggil sebagai saksi kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB.