Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek keaslian video yang beredar menggunakan Deepware, tools pendeteksi konten deepfake.

Tools tersebut dapat membantu memindai video yang memiliki indikasi palsu.

Hasilnya, video Khofifah membagikan motor gratis terdeteksi sebagai deepfake.

Deepware Tangkapan layar Deepware menunjukkan video Khofifah menawarkan motor murah seharga Rp 500 ribu terdeteksi sebagai deepfake.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin juga memastikan narasi mengenai pembagian motor itu hoaks.

Video yang beredar, menurut Sherlita, dibuat dengan akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

"Video beredar pertama melalui Tik Tok dan kami pastikan hoaks. Video diedit sedemikian rupa dengan teknologi AI," kata Sherlita pada Selasa (15/4/2025) seperti diwartakan Kompas.com.

Video Khofifah menawarkan motor murah seharga Rp 500 ribu merupakan hoaks. Adapun video tersebut merupakan konten deepfake yang dibuat dengan AI.

Waspada, jangan menuruti permintaan yang disampaikan dalam media sosial itu. Konten diindikasi sebagai modus penipuan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos PKH periode April-Juni 2025, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial PKH secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos PKH periode April-Juni 2025 tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kata kunci “Permadi Arya jadi Komisaris JMTO” ke mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan kompas.com “Kementerian BUMN Bantah Permadi Arya Jadi Komisaris JMTO”.

Dilansir dari pemberitaan yang tayang Selasa (8/4/2025) tersebut, Kementerian BUMN menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak ada nama Permadi Arya—atau yang lebih dikenal dengan Abu Janda—masuk dalam daftar jajaran Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operator (JTMO).

Unggahan berisi klaim “Abu Janda jadi komisaris Jasamarga Tollroad Operator” merupakan konten yang palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo)

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, ditemukan artikel dari media Malaysia, Sin Chew Daily, yang menyebutkan bahwa peristiwa itu bukan unjuk rasa menolak kebijakan Trump melarang impor pakaian China.

Video itu adalah dokumentasi sesi pemotretan untuk karya seni nudisme oleh fotografer Spencer Tunick di Ohio pada 2004.

Dilansir IMDb, sebanyak 2.754 orang berkumpul di Dermaga East 9th Street di Cleveland, Ohio pada 26 Juni 2004 dan berpose tanpa pakaian.

Adapun foto yang diambil dari sesi pemotretan Spencer Tunick tersebut dapat dilihat di situs The Cleveland Museum of Art.

Video yang diklaim menunjukkan para perempuan AS berunjuk rasa dengan telanjang bulat untuk menentang larangan impor pakaian dari China perlu diluruskan.

Video itu adalah dokumentasi sesi pemotretan untuk karya seni nudisme oleh fotografer Spencer Tunick di Ohio pada 2004, dan tidak terkait kebijakan AS baru-baru ini.