Postingan yang diangkat oleh Jefri Hasiholan sebenarnya bukan peristiwa penggerebekan narkoba. Peristiwa tersebut adalah penggerebekan jaringan cyber crime atau kejahatan siber asal Taiwan. Pada penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 63 warga negara Taiwan dan seorang warga negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
1. Orang pribadi atau badan yang mendapatkan penghasilan dari penjualan properti memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.
2. Pejabat yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang, hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak apabila kewajiban pembayaran pajak penghasilan sehubungan dengan pengalihan harta tersebut telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Hingga saat ini tidak terdapat persyaratan atau ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut harus sudah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau telah diungkapkan dalam program Amnesti Pajak.
4. Dengan demikian, informasi yang beredar melalui instant messenger dimaksud di atas adalah tidak benar.

Beredarnya status dari akun Wisya Apriani Glautama memunculkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia akan menerapkan status siaga 1. Akan tetapi, status tersebut tidak dijelaskan apakah status keamanan tingkat sipil ataupun militer. Menanggapi status tersebut, Pusat Penerangan TNI, melalui akun Fanpagenya menyatakan bahwa kabar tersebut hoax.
Memang bila ditelisik dari narasinya, klaim Wisya tidak terstruktur dan tidak memiliki narasumber yang jelas. Dengan begitu, keaslian klaim tersebut dipertanyakan. Dengan demikian, status tersebut masuk ke dalam kategori hoax.